Oleh: Habiburrahman
Ketua Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik
Faktantb.com, Praya, 1 Mei 2025- Keputusan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, yang baru saja melakukan mutasi besar-besaran terhadap 72 pejabat eselon II dan III, patut dipertanyakan integritas dan komitmennya terhadap prinsip meritokrasi. Rotasi ini, meski diklaim sebagai upaya penyegaran birokrasi, justru memperlihatkan wajah lama birokrasi yang jauh dari transparansi, partisipasi publik, dan objektivitas penilaian kinerja.
14 Jabatan Eselon II Dibiarkan Kosong
Sebanyak 14 jabatan eselon II dibiarkan kosong, sementara publik belum mendapatkan kepastian kapan seleksi terbuka akan digelar. Padahal, jabatan tersebut menyangkut institusi vital seperti Bappenda, Dinas Perhubungan, Disnakertrans, dan Inspektorat. Ketidakjelasan ini membuka ruang spekulasi publik tentang adanya "pengondisian" nama-nama tertentu untuk mengisi posisi strategis.
Rotasi Bukan atas Dasar Prestasi dan Kompetensi
Publik menilai rotasi yang terjadi bukan atas dasar prestasi dan kompetensi, melainkan karena kedekatan politis dan loyalitas personal. Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat meritokrasi dan penghinaan terhadap akal sehat publik yang selama ini menaruh harapan pada perubahan.
Seruan kepada Gubernur NTB
Kami menyerukan kepada Gubernur NTB untuk menghentikan praktik birokrasi yang tak sehat ini. Transparansi, akuntabilitas, dan kompetisi terbuka harus ditegakkan, bukan hanya dijadikan jargon kampanye. Rakyat NTB tidak butuh pencitraan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk konsisten terhadap nilai-nilai reformasi birokrasi yang sejati.
