Faktantb.com, (29/10/2025) Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) menyoroti dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. FP4 menerima banyak laporan masyarakat yang merasa penggunaan anggaran desa tidak transparan dan tidak sesuai peruntukannya.
Direktur Bidang Hukum dan Advokasi FP4, Ahmad Syaifullah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah dua kali secara resmi menyurati Pemerintah Desa Bunut Baok untuk meminta salinan dokumen DD dan ADD, namun hingga kini belum diberikan. "Penolakan atau pembiaran seperti ini merupakan bentuk pelecehan terhadap Undang-Undang. "Dokumen ADD dan DD itu merupakan dokumen publik yang harus dibuka untuk publik," tegasnya.
Ahmad Syaifullah menilai bahwa pengelolaan dana desa yang tertutup adalah akar dari praktik penyalahgunaan anggaran dan korupsi di tingkat desa. "Kami tidak akan tinggal diam. FP4 akan menempuh langkah hukum dengan menggugat Kepala Desa Bunut Baok ke Komisi Informasi Publik (KIP)," ujarnya.
FP4 juga mendesak Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan Kejaksaan Negeri Praya untuk segera turun tangan memeriksa penggunaan Dana Desa Bunut Baok. "Kalau kepala desa sudah tidak mau terbuka, aparat penegak hukum wajib masuk. Jangan tunggu uang rakyat habis dulu baru bereaksi," pungkasnya.
Selain itu, FP4 menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, karena keterbukaan dan akuntabilitas adalah pondasi utama pemerintahan yang bersih. "Jangan biarkan desa menjadi ladang subur bagi korupsi berkedok pembangunan," tutup Ahmad Syaifullah.
Terkait hal itu Kepala Desa Bunut Baok, Lalu Muzanni yang dikonfirmasi melalui whastapp menjelaskan Ngih, memang benar FP4 sudah bersurat ke saya terkait permintaan dokumen DD dan ADD
Ia mengatakan terkait dengan penyimpangan pengelolaan yang di tuduhkan itu, penyimpangan yang mana ? Kemudian terkait transparan kami sudah Pampang baliho di depan kantor desa terkait APBDes dan melalui media cetak, (ms)
