Ganjar Pranowo Pastikan Kader PDIP Kawal Dugaan Pokir Siluman DPRD NTB
foto: Ganjar Pranowo.
Faktantb.com, Mataram, 29 Oktober 2025 – Ganjar Pranowo menegaskan seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), baik di tingkat daerah maupun pusat, akan mengawal secara serius kasus pokir siluman yang terjadi di DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini disampaikan saat gelaran Konferensi Daerah (Konferda) PDIP NTB yang berlangsung di Mataram dan dihadiri langsung oleh Mantan Gubernur Jawa Timur tersebut.
Ganjar menyatakan, kasus pokir siluman menjadi isu penting yang mendapat perhatian partai dan telah dibahas dalam Komisi Politik PDIP.
"Banyak yang betul-betul perlu perhatian. Kami minta kader-kader PDIP untuk menelusuri dan mengawal kasus ini agar terang benderang," ujar Ganjar.
Ia menambahkan, kasus ini termasuk isu lokal yang menjadi perhatian partai karena berkaitan dengan integritas dan tata kelola pemerintahan yang menjadi program utama PDIP. Ganjar meminta kader legislatif di DPRD kabupaten/kota NTB serta kader DPR RI untuk ikut mengawal proses ini.
Partai bersama Ketua DPD PDIP NTB terpilih, Rahmat Hidayat, akan bersinergi dalam pengawalan kasus pokir siluman tersebut. Ganjar juga menegaskan pemberian sanksi tegas bagi kader yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi yang mencoreng nama baik partai.
"Kebijakan penuh ada di ketua, termasuk soal pemecatan kader yang melakukan pelanggaran," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat, menegaskan sikap tegasnya atas kasus ini. "Jika ada kader yang terlibat korupsi pokir siluman, saya langsung pecat. Tidak ada kompromi," kata Rahmat.
Rahmat menegaskan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana pokir, terutama dana bantuan sosial (bansos). Dia menyebutkan bahwa semua alokasi dan pelaksanaan harus jelas dan tidak untuk kepentingan pribadi.
"Semua harus transparan, siapa yang menerima berapa, dan siapa yang mengerjakan harus jelas," pungkas Rahmat.
Pengawalan kasus ini menjadi bukti keseriusan PDIP dalam menegakkan integritas kader dan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih di NTB. (ms)

