Faktantb.com, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat daerah, mulai dari kepala OPD, anggota DPRD, kepala desa dan lurah, hingga kepala sekolah di lingkup Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang mengusung tema “Satukan Aksi, Berantas Korupsi”.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 10–12 November 2025 ini, dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si. pada sesi kedua, Selasa (11/11/2025). Hadir pula Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI sebagai narasumber utama, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah IPTU Luk Lukil Maqnun.
Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Ia menyebut, struktur APBD Lombok Tengah tahun 2025 mencapai Rp2,8 triliun, yang merupakan amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"APBD itu bukan hak kita, tapi kewajiban kita untuk melayani masyarakat. Harapan masyarakat sering kali lebih besar dari kemampuan anggaran, namun itu bukan tantangan, melainkan tanggung jawab yang harus kita jalankan dengan penuh integritas," ungkapnya.
Ia juga menyoroti dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang kini semakin aktif dan kritis terhadap program pemerintah. "Masyarakat kita luar biasa, ada yang pasif menerima, ada yang aktif mencari tahu, bahkan ada yang proaktif melapor dan mengawasi. Ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus terus kita perkuat," tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap pemahaman dan komitmen seluruh aparatur pemerintahan serta masyarakat semakin kuat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
