Faktantb.com (26/11/2025) Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat, Selasa (25/11/2025). Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Umum (Kordum) Rizwaul Rizky dan menuntut transparansi penggunaan serta realisasi Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Lombok Barat.
Massa aksi membawa sejumlah alat peraga seperti pamflet bertuliskan “DPR mewakili siapa?”, tiga ban bekas sepeda motor, serta menggunakan pengeras suara untuk orasi.
Aksi yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut berjalan sesuai skema, namun terjadi gesekan dengan aparat penegak hukum. Massa aksi menolak bertemu dengan perwakilan DPRD dan menuntut Ketua DPRD untuk hadir langsung menemuinya.
PC PMII Lombok Barat memberikan waktu 1x24 jam untuk Ketua DPRD segera menerima tuntutan massa aksi. Berikut pernyataan sikap dan tuntutan aksi:
1. Mendesak Ketua DPRD Lombok Barat membuka secara transparan seluruh data penggunaan dan realisasi kepada publik.
2. Menuntut Ketua DPRD Lombok Barat memerintahkan Badan Kehormatan (BK) untuk memeriksa seluruh oknum anggota DPRD yang terduga terlibat penyimpangan dana pokir.
3. Meminta Ketua DPRD Lombok Barat untuk membangun sistem pengawasan dan transparansi pokir berbasis digital yang mudah diakses masyarakat umum.
4. Mendesak DPRD Lombok Barat segera membuat regulasi terkait janji Bupati “Sejahtera Dari Desa.”
Rizwaul Rizky menyatakan siap mengawal tuntutan ini melalui advokasi, aksi demonstrasi, audit sosial, hingga penggunaan jalur hukum.
Sementara aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan publik atas pengelolaan Dana Pokir dan transparansi di DPRD Kabupaten Lombok Barat, sebagai wujud aspirasi mahasiswa dan tuntutan masyarakat terhadap tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel (ms)
