Faktantb.com, Praya – Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah meluncurkan inovasi digital terbaru bernama SILA’deLUMBAR (Sistem Informasi Layanan Data Elektronik Mobile Berbasis Aspirasi Masyarakat). Platform ini menjadi terobosan penting untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara cepat, mudah, dan transparan.
SILA’deLUMBAR mulai disosialisasikan melalui berbagai kegiatan, termasuk saat reses anggota dewan. Setiap spanduk reses kini menyematkan barcode SILA’deLUMBAR yang dapat dipindai oleh masyarakat, sehingga mereka langsung dapat mengisi usulan aspirasi secara digital.
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Junaidin, menjelaskan sistem ini dikembangkan untuk memberikan layanan aspirasi yang efektif dan dapat diakses kapan saja. “Ketika masyarakat scan barcode ini maka aspirasi mereka otomatis terkumpul pada masing-masing anggota dewan yang dituju,” ujarnya pada Jumat (14/11).
Anggota DPRD Lombok Tengah, H. Ahmad Supli, menilai keberadaan SILA’deLUMBAR sebagai langkah besar dalam memperluas akses aspirasi masyarakat. “Sekarang masyarakat bisa sampaikan aspirasinya kapan pun dan di mana pun, cukup scan barcode ini,” kata Supli.
Wakil Ketua I DPRD Lombok Tengah, Lalu Muhamad Akhyar, menegaskan bahwa inovasi digital seperti SILA’deLUMBAR sangat penting untuk memastikan suara rakyat terserap dan segera ditindaklanjuti. “SILA’deLUMBAR ini adalah wujud perubahan. Sistem ini membantu kami melihat aspirasi masyarakat secara real-time, sehingga tindak lanjut bisa lebih cepat dan tepat. Ini bentuk komitmen DPRD untuk hadir lebih dekat dan lebih responsif kepada masyarakat,” tegas Akhyar.
DPRD Lombok Tengah terus mendorong transformasi digital guna membuat pelayanan publik lebih modern dan transparan. Melalui aplikasi SILA’deLUMBAR, masyarakat dapat mengisi data identitas, alamat, jenis usulan, perkiraan pagu anggaran, hingga menetapkan anggota dewan yang dituju.
Data ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti.Dengan kehadiran SILA’deLUMBAR, DPRD Lombok Tengah optimistis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. (ms)
