FP4 NTB: Pengawasan Pokir DPRD NTB Lemah, Proyek Infrastruktur Terancam Jadi "Bom Waktu" ini Alasannya

Faktantb. com (25/12/2025) Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB telah menorehkan sorotan tajam terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh beberapa OPD Provinsi NTB 2025. Proyek-proyek ini dibiayai melalui usulan Pokir anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2025, yang seharusnya menjadi wujud aspirasi rakyat. Namun kata Habib, realitas di lapangan justru menunjukkan kegagalan pengawasan yang memprihatinkan sehingga menhasilkan mutu dan kwatilas pekerjaan yang mengecewakan yang  merugikan masyarakat penerima manfaat.

Direktur FP4 NTB, Lalu Habiburrahman, mengungkapkan bahwa dari sekian banyak keluhan warga yang mengalir ke lembaganya, sebagian besar berfokus pada kelalaian pengawasan saat pelaksanaan proyek sehingga mutu dan kwalitas pekerjaan diragukan kekuatannya

 "Tidak ketatnya pengawasan oleh PPK atau konsultan pengawas membuka celah bagi pemborong untuk bekerja tidak sesuai spesifikasi hingga pencurian volume pekerjaan. Ini potensi kerugian negara yang luar biasa," katanya.

Salah satu kasus mencolok adalah proyek penalutan jalan usaha tani oleh Dinas Perkim NTB di Dusun Batutinggang, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat. Warga menduga mortar yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi teknis, sehingga kualitas talud diragukan ketahanannya. Tak hanya itu, proyek saluran irigasi tersier di Dusun Dasan Sebelek—yang dikerjakan Dinas Pertanian NTB dicurigai  pencurian volume oleh pekerja sehingga tidak akan bertahan lama

Kedua proyek ini jelas diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, yang berpotensi membuatnya cepat rusak dan sia-sia anggaran publik. "Proyek semacam ini dikhawatirkan tidak bertahan lama, merugikan petani dan masyarakat luas," tambah Lalu Habib.

Ia mendesak Inspektorat Provinsi NTB atau Kejaksaan segera turun tangan melakukan penyelidikan. "Jangan tutup mata atau telinga terhadap informasi ini. Sidik sekarang juga sebagai upaya pencegahan, mumpung proses pengerjaan masih berlangsung," pintanya.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perkim NTB maupun kontraktor pelaksana belum bisa dikonfirmasi untuk klarifikasi oleh media ini, justru media dituding mencari cari kesalahan oleh oknum pengesubnya.

Lalu Habib mengatakan Kasus ini bukan sekadar keluhan sporadis, melainkan sinyal darurat atas lemahnya tata kelola Pokir di NTB. Pokir yang lahir dari aspirasi Legislatif seharusnya jadi berkah pembangunan, bukan bom waktu korupsi. Pengawasan longgar oleh PPK dan konsultan bukan hanya kelalaian administratif, tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.

Ia berharap Pemerintah provinsi NTB harus bertindak cepat. Reformasi pengawasan Pokir mendesak: terapkan monitoring digital real-time, libatkan masyarakat sipil atau NGO dalam pengawasan lapangan, dan sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan. DPRD NTB pun wajib evaluasi usulan Pokir mereka agar tak jadi alat politik semata. Jika dibiarkan, isu ini bisa jadi temuan besar BPK atau KPK nanti, dengan kerugian mencapai milyaran rupiah.

NTB layak dapat infrastruktur berkualitas, bukan proyek asal asalan. Saatnya semua pihak—dari OPD hingga penegak hukum—bersatu cegah penyimpangan. Rakyat sudah muak dengan janji manis tanpa hasil nyata. tutupnya (ms)