Faktantb. com, Lombok Tengah (19/12/2025) Sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, mengeluhkan keberadaan Dapur MBG Labulia 2. Mereka merasa tidak merasakan manfaat program tersebut karena tidak dilibatkan sebagai supplier barang, meski pengelola justru mengandalkan mitra dari luar desa.
Menurut Melong , salah satu pelaku UMKM setempat, pihaknya telah mengajukan diri sebagai supplier sejak dapur berdiri. "Kami merasa mampu dan berpengalaman melayani kebutuhan dapur MBG. Legalitas usaha kami jelas dan terdaftar resmi di pemerintah, tapi tetap tidak diakomodir," keluhnya.
Warga lain, Jan, menyampaikan hal serupa. Ia menawarkan diri menyediakan beras dan telur, namun ditolak dengan alasan pengelola sudah punya mitra "Kami sebagai UMKM lokal malah jadi penonton di desa sendiri," tuturnya.
Eka, pemilik rumah yang disewa untuk dapur MBG, mengungkapkan ketidakpuasannya. "Dari awal operasi, hanya orang luar yang memasok barang. Saya baru dilibatkan menyediakan sayur, telur, dan ayam setelah protes BPD. Sebelumnya, semuanya dari pengelola atau orangnya sendiri," katanya.
Eka hanya menerima sewa Rp.4 juta per bulan, sementara suaminya tidak mendapat posisi di dapur. Ia dan ibunya hanya jadi karyawan dengan gaji perbulannya
Inaq Iroq, pemilik rumah lainnya, juga kecewa. "Awalnya berharap bisa suplai kebutuhan dapur tapi malah orang luar yang dipercaya. Saya tunggu anak pulang dari Jepang untuk diputuskan apakah sewa tempat dapur MBG akan dilanjutkan tahun depan ataukah tidak," ungkapnya.
Para pelaku UMKM menyoroti bahwa salah satu tujuan Dapur MBG adalah melibatkan potensi desa untuk memutar roda ekonomi lokal, bukan memperkaya kelompok tertentu.
Kepala SPPG, Jamal saat dikonfirmasi, membantah tuduhan tersebut. "Pengadaan telur puyuh, telur ayam, sayur, dan daging ayam sudah dari warga lokal," tegasnya.
Ia mengaku tidak bisa intervensi urusan sewa tempat dapur antara mitra dan pemilik rumah, meski masalah ini sudah disampaikan ke korcam. "Kami sudah minta mitra duduk bersama cari solusi agar program MBG tidak terganggu," tambahnya.
Ia juga menjelaskan terkait keluhan bahwa belum pernah ada menu daging, Kepala SPPG mengatakan untuk menu daging memang belum ada karena belum ada suplayer yang pas
" Untuk menu daging belum ada karena belum ada suplayer yang pas", ungkapnya
Direktur Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB, Lalu Habiburrahman, menyatakan keluhan serupa sudah membanjiri lembaganya. Selain isu supplier lokal, ada dugaan makanan basi, lembab, keterlambatan antar, rasa tak sesuai selera anak, dan absennya menu lauk daging.
"Dilihat secara fisik, dapur ini belum layak standar BGN karena diduga banyak ketimpangan. Patut diduga ada permainan hingga lolos verifikasi," katanya.
FP4 akan somasi dapur tersebut dengan tembusan ke BGN pusat untuk evaluasi segera. Keluhan ini mencerminkan tantangan program Dapur MBG dalam memberdayakan ekonomi desa.
Pihak berwenang diharapkan segera menindaklanjuti dan mediasi agar manfaat program tepat sasaran. tutupnya
Sementara itu Bhabinkamtibmas desa Labulia yang dikonfirmasi mengatakan bahwa dari awal kita sudah arahkan untuk memberdayakan warga lokal menjadi suplayernya agar ada perputaran ekonomi didesa namun terlihat pemilik dan pengelola dapur tidak mengindahkan.
"Dari awal kita sudah ingatkan agar menggunakan warga lokal menjadi suplayernya karena bayak warga lokal yang bisa dan mampu, namun kenyataan nya seperti yang terjadi sekarang ini" tegasnya
