Oleh: Aman Keseq
Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Nusa Tenggara Barat (NTB) sering kali menjadi sumber pemborosan anggaran dan gesekan sosial yang merugikan masyarakat desa. Biaya Pilkades di NTB mencapai ratusan juta rupiah per desa, termasuk logistik, kampanye, dan pengamanan. Di Lombok Timur saja, Pilkades 2024 menghabiskan lebih dari Rp 50 miliar secara keseluruhan, dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk infrastruktur desa seperti irigasi atau posyandu.
Belum lagi dampak sosialnya: konflik antarpendukung calon sering berujung pada perpecahan keluarga, kekerasan fisik, hingga kasus hukum yang membebani aparat desa. Padahal, sistem pemilihan langsung ini tidak selalu menjamin kepemimpinan terbaik. Banyak kades terpilih justru terjebak dalam politik uang dan patronase, meninggalkan isu substantif seperti pemberdayaan ekonomi desa.
Alternatifnya, penunjukan kades langsung oleh bupati—seperti model musyawarah desa atau rekomendasi BPD yang diverifikasi bupati—bisa mengurangi beban anggaran hingga 70-80%.
Dengan bupati yang lebih dekat memahami dinamika desa melalui data BPS dan laporan kecamatan, penunjukan ini meminimalkan resiko gesekan sosial. Desa bisa fokus pada pembangunan, bukan kampanye. Saatnya NTB mereformasi regulasi Pilkades melalui revisi UU Desa, demi desa yang harmonis dan efisien secara fiskal.
Praya, 23 Desember 2025
Aman Keseq
(Pemerhati Sosial)
