Faktantb.com (31/12/2025)– Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lombok Barat mengkritik tajam kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat yang dinilai abai terhadap masalah masyarakat, seperti banjir, jalan rusak, dan minimnya penerangan. Alih-alih solusi nyata, pemerintah justru difokuskan pada kegiatan seremonial, kata Sekretaris PC PMII Lombok Barat, Rizwal Rizki, pada Rabu (31/12/2025).
“Banyak persoalan terjadi di tengah masyarakat hari ini, namun yang terlihat justru pemerintah lebih sibuk memoles citra dibanding menghadirkan solusi nyata. Ketika masyarakat membutuhkan kehadiran negara, yang muncul justru kegiatan seremonial,” tegas Rizwal dalam orasinya, Rabu, 31/12/2025 di depan kantor Bupati Lobar
Menurutnya, nilai keadilan sosial Pancasila belum tercermin dalam kebijakan daerah. Respons lambat terhadap banjir di Desa Buwun Mas dan Sekotong menjadi contoh nyata, sementara acara hiburan tetap digelar.
Infrastruktur Jalan dan Penerangan Jadi Sorotan Utama
Rizwal juga menyoroti kerusakan jalan di Sekotong, Buwun Mas, Kayu Putih, dan wilayah lain yang membahayakan warga serta menghambat akses ke fasilitas kesehatan. Pajak penerangan jalan tetap dipungut, tapi banyak lampu mati, tingkatkan risiko kriminalitas dan rasa takut perempuan di malam hari. Kesejahteraan guru belum diprioritaskan, padahal mereka pilar SDM.Janji kampanye pembangunan hanya jadi narasi tanpa realisasi.
Empat Tuntutan Utama PC PMIIDalam aksi tersebut, PC PMII menyampaikan tuntutan konkret:
1. Perbaiki segera infrastruktur jalan rusak di Sekotong, Buwun Mas, dan wilayah lain untuk lancarkan akses kesehatan.
2. Pemerataan dan perbaikan penerangan jalan umum (PJU) demi keamanan malam hari.
3. Tingkatkan kesejahteraan guru serta pelayanan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan.
4. Realisasikan janji politik agar tak sekadar wacana, tapi nyata dan berkeadilan.
PC PMII Lombok Barat berkomitmen mengawal kebijakan agar pro-rakyat dan pembangunan merata.
Hingga berita ini dimuat belum ada penjelasan resmi dari Pihak Pemda Lobar terhadap tuntutan PC MII Lobar tersebut.
