Faktantb.com (17/12/2025) - Warga Dusun Dasan Sebelek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, protes keras atas proyek saluran irigasi tersier yang diduga bersifat "siluman". Proyek ini dikerjakan tiba-tiba tanpa papan informasi, memicu kecurigaan warga soal legalitas, anggaran, dan kualitas pekerjaan.
Sapriadi, warga setempat, menyampaikan keluhannya saat ditemui tim redaksi di lokasi pada Selasa (16/12/2025). "Papan proyeknya tidak ada. Kontraktornya siapa? Sumber dananya dari mana? Jumlah volume dan anggarannya berapa? Semuanya gelap. Kami khawatir ini proyek siluman," ujarnya.
Keluhan warga tak hanya soal transparansi. Mereka menduga pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis dan prioritas. Saluran irigasi lama yang direnovasi masih dalam kondisi baik, padahal seharusnya yang dikerjakan adalah saluran irigasi yang bangunanya masih bangunan tanah yang ada di wilayah tersebut
"Masih ada saluran irigasi tanah di daerah ini yang semestinya dikerjakan, bukan memperbaiki atau membongkar bangunan irigasi yang sudah ada," tambah Sapriadi. "Kami bersyukur dengan adanya aspirasi ini, tapi alangkah baiknya dikerjakan di lokasi prioritas, bukan sesuka hati yang mengerjakan."
Menurut pengakuan Pemborong atau Pengesub Proyek, Jumatre bahwa saluran irigasi tersier ini dikerjakan dengan lebar bawah 40 cm, lebar atas 50 cm, tinggi 70 cm, ketebalan lantai 20 cm, dan ketebalan pasangan dinding 35 cm. Namun, dipertanyakan karena kenyataannya pasangan dinding hanya satu lapis batu, dengan lapisan atas dibuat seolah-olah mencapai ketebalan 35 cm.
Selain itu kata Jumatre selaku pemborong mengatakan proyek ini berasal dari Dinas Pertanian Provinsi NTB sebagai aspirasi TGH Patoppo, anggota DPRD NTB 2024-2029 dari Fraksi PKS dengan panjang sekitar 200 meter lebih
Sementara itu, sumber Dinas PUPR NTB menegaskan bahwa semua proyek negara wajib dilengkapi papan informasi sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 17 Tahun 2017, mencakup identitas pelaksana, volume, anggaran, dan jadwal penyelesaian.
Sapriadi menambahkan, "Jika pihak terkait tidak melakukan evaluasi, kami dan warga akan permasalahkan setelah PHO (Pemeriksaan Hasil Operasional)." tegasnya
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Dinas Pertanian NTB, atau pihak terkait lainnya. sedangkan warga mendesak evaluasi segera, audit transparansi, dan pencegahan agar proyek tak jadi temuan bermasalah (ms)
