Faktantn.com – 4 Januari 2026, Sejumlah aktivis di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek Pokok Pikiran (Pokir) oknum Anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2025 di berbagai OPD. Termasuk proyek dari oknum anggota DPRD NTB Dapil 8 , yang diduga bermasalah seperti pengadaan PSU di Dinas Perkim NTB
Direktur Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB, Lalu Habiburrahman, menyatakan hal ini kepada Faktantn pada 3 Januari 2026. Menurutnya, proyek tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga memicu keluhan warga penerima manfaat yang merasa dirugikan.
"Kasus ini mencerminkan pola penyimpangan Pokir yang lebih luas, di mana dana aspirasi masyarakat justru diduga menjadi ajang gratifikasi dan fee proyek," ujar Lalu Habiburrahman.
Investigasi Mendalam dan Rencana Hukum
Kelompok aktivis akan melakukan investigasi mendalam untuk mengumpulkan data dan dokumen terkait ketidaksesuaian teknis sebagaimana keluhan warga.Mereka berencana bekerja sama dengan perguruan tinggi, ahli teknik, dan hukum untuk menguji bukti-bukti tersebut.
"Jika hasil kajian teknis dan hukum memenuhi unsur pidana, kita akan lakukan upaya hukum," tegas Lalu Habiburrahman.
Dugaan penyimpangan ini tidak hanya menggerus kepercayaan publik terhadap DPRD NTB, tapi juga menghambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya memihak rakyat. Warga mengeluhkan kualitas proyek buruk, sementara dugaan aliran dana siluman mencapai miliaran rupiah telah disita Kejati NTB dari puluhan oknum anggota dewan.
Keluhan Warga: Campuran Mortar Tak Sesuai Standar
Sapriadi, warga Desa Labulia, membenarkan adanya masalah kualitas proyek Pokir di wilayahnya. Ia menyebut mortar atau campuran semen tidak sesuai ketentuan pemerintah, yakni perbandingan 1:4, melainkan 1:7 atau lebih di lapangan.
"Perbandingan campuran yang digunakan 1:7 bahkan bisa lebih. Kalau tidak percaya, mari kita uji lab," ungkap Sapriadi mewakili warga penerima manfaat ke media (3/1/2026)
Ia mendesak inspektorat atau kejaksaan tidak hanya memeriksa dengan meteran dan kertas. Sebaliknya, lakukan uji material mutu dan kualitas, termasuk bongkar pasangan untuk cek kedalaman galian pondasi, lebar pondasi, ketebalan dinding serta ketebalan lantai sesuai gambar dan kontraknya
"Kalau hanya melihat hasil akhir yang sudah dipoles rapi dan audit bermodalkan meteran, lubang tikusnya tidak akan ditemukan, apalagi menangkap tikusnya," tambahnya.
Desakan Transparansi dan Audit Independen
Lalu Habiburrahman menegaskan urgensi pengawasan ketat agar Pokir terealisasi sebagai aspirasi masyarakat, bukan sumber korupsi. Ia mendesak Pemerintah Provinsi dan DPRD NTB transparan dalam pelaksanaan Pokir 2025, dengan audit independen untuk semua proyek.
Aktivis layak didukung penuh dalam upaya judicial review mereka, guna cegah kerugian negara mencapai ratusan juta per proyek. "NTB pantas dapat wakil rakyat yang bertanggung jawab, bukan oknum yang mengeksploitasi dana publik," pungkasnya.
Sementara itu PPK, Pengawas dan Kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut hingga berita ini dimuat belum bisa dikonfirmasi (ms)
