Faktantb.com (28/1/2026) Forum Peduli Pendidikan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB mengambil langkah tegas dengan mengadukan sejumlah oknum Kepala Sekolah SMAN dan SMKN di wilayah Lombok Barat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, (28/1/2026)
Menurut Sekjen FP4NTB Lalu Deny Rusmin J. SH. Pengaduan ini mencakup dugaan pungutan liar (pungli) terhadap siswa dan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diduga merugikan negara. Langkah ini diambil FP4 NTB setelah menerima laporan dari orang tua siswa dan masyarakat terkait dugaan praktik pungli yang meresahkan di beberapa sekolah negeri di Lombok Barat
"Kami tidak tinggal diam terhadap dugaan pungutan liar yang membebani siswa dan keluarga, serta indikasi penyimpangan dana BOS yang seharusnya untuk kepentingan pendidikan," ujar Sekjen FP4 NTB, saat menyampaikan pengaduan di kantor BPK RI Perwakilan NTB, Mataram, pada Rabu (28/1/2026).
Pengaduan diajukan secara resmi meminta BPK RI melakukan audit khusus terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah yang terindikasi. FP4 NTB menyertakan bukti awal berupa dokumen laporan pungli, seperti pemungutan biaya BPP serta temuan ketidaksesuaian laporan keuangan BOS.
Dugaan kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah per sekolah.FP4 NTB menekankan bahwa tindakan ini bertujuan melindungi hak siswa dan memastikan transparansi pengelolaan dana publik.
Mereka juga mengajak masyarakat melaporkan kasus serupa untuk pengawasan yang lebih luas. Hingga berita ini diturunkan, BPK RI Perwakilan NTB belum memberikan tanggapan resmi terkait pengaduan tersebut. (ms)
