Opini oleh: Direktur FP4NTB Lalu Habiburrahman
Direktur Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB, Lalu Habiburrahman, melontarkan kritik keras terhadap dugaan sikap tertutup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat terhadap awak media. Praktik pembatasan akses informasi dan komunikasi yang hanya diberikan kepada media tertentu dinilai bukan sekadar persoalan teknis, tetapi sudah masuk pada kategori kebijakan diskriminatif yang berbahaya bagi transparansi pemerintahan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh merasa memiliki kewenangan untuk memilih media mana yang boleh meliput dan mana yang tidak. Sikap seperti ini mencerminkan pola kekuasaan yang anti kritik dan berpotensi mencederai prinsip demokrasi lokal. “Ketika akses informasi mulai disekat, publik patut bertanya: ada apa yang sebenarnya ingin ditutup-tutupi?” tegasnya.
Habiburrahman juga mengingatkan bahwa pers bukan alat pencitraan pemerintah, melainkan pilar demokrasi yang berfungsi mengawasi kekuasaan. Jika pemerintah daerah memperlakukan media secara tidak adil, maka yang sedang dirusak bukan hanya hubungan dengan wartawan, tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sendiri.
FP4 NTB memastikan akan membawa persoalan ini ke ruang publik yang lebih luas apabila tidak ada perubahan sikap dari pihak Pemda Lombok Barat. Pemerintah daerah diminta segera melakukan pembenahan serius, karena praktik diskriminasi terhadap pers merupakan kemunduran demokrasi yang tidak boleh dibiarkan terjadi di daerah mana pun.
Mataram, 21 Februari 2026
Oleh Direktur Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB, Lalu Habiburrahman,
