Faktantb.com, (28/2/2026)Masyarakat Desa Buwun Mas dan Sekotong, Lombok Barat, menolak respon tanggap darurat Pemda Lobar, dan ini bukan tanpa alasan. Menurut Ketua Perkumpulan Indonesia Bergerak, Erwin, penolakan itu sebagai bentuk antisipasi terjadinya longsor susulan dan korban laka lantas di lokasi jalan amblas.
"Wajar masyarakat nolak, kok kayak setengah hati Pemda Lobar ini. Tidak seperti konten Kominfo Lobar yang bilang Bupati tegas minta Kadis PU turun tangan," kata Erwin.
Erwin mempertanyakan ketegasan Pemda di media, "Atau memang Pemda hanya tegas di ucapan saja?" tambahnya.
Erwin juga menilai Pemda tidak serius menangani bencana di Buwun Mas, Sekotong. "Pemda harusnya lebih sigap, bukan cuma datang, ngomong, lalu pergi," tegasnya.
Sedangkan DPD KASTA NTB Lombok Barat mengecam keras oknum Pemkab Lombok Barat atas narasi provokatif terkait penanganan jalan amblas di Sekotong. KASTA NTB menyebut narasi tersebut sebagai upaya cuci tangan dan pengalihan isu dari lambannya respons pemerintah daerah.
"Kami tegaskan, rakyat Sekotong butuh jalan segera diperbaiki, bukan narasi-narasi kosong dari orang kepercayaan yang tidak paham penderitaan di lapangan," tegas Tontowi Jauhari, Ketua DPD KASTA NTB Lombok Barat.
Kecaman ini muncul di tengah kondisi kritis wilayah Sekotong yang diterjang longsor dan jalan putus total sejak 24 Februari 2026. Warga Sekotong terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan karena menganggap Pemkab lamban bertindak.
KASTA NTB mendesak Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, untuk lebih serius menangani kebutuhan fundamental di pelosok, alih-alih hanya berfokus pada proyek estetika di pusat kota.
Kadis PUPR Lombok Barat mengatakan ia sudah tinjau lokasi dan sekarang lagi dalam proses pembangunan tanggap darurat semi permanen oleh BPBD.
Lanjutnya, memang itu menggunakan geobag/karung untuk menutupi lapisan yang ambles, tentunya kami sudah kaji terkait penggunaan geobag tersebut yang nanti ada perkuatan pinggir tebing menggunakan bambu sehingga tidak longsor.
Karena memang ini untuk penangan darurat dulu untuk membuka akses masyarakat terkait jalan ini, setelah penanganan semi permanen ini baru kemudian akan dilakukan pembangunan permanen yang menyeluruh, jelasnya.
Sementara itu Kepala BPBD Lombok Barat yang dikonfirmasi faktantb.com (28/2) hingga berita ini dibuat tidak merespon pertanyaan awak media ini. (ms)
