Faktantb.com, Lombok Tengah (6/3/2026)– Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Tengah menuai sorotan pedas dari Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB. Salah satunya Dapur Bunut Baok 02 Loteng, yang sebagai penyedia makanan program MBG diwilayah tersebut, diduga melanggar aturan krusial seperti absennya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal, memicu kekhawatiran keselamatan siswa sebagai penerima manfaat.
Direktur FP4 NTB, Lalu Habib, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi mendalam. "Agar semua persyaratan administrasi dan teknis sebagimana ketentuan BGN terpenuhi sebelum dioperasikan, demi rasa aman relawan dan penerima manfaat MBG," ujarnya.
Berdasarkan data tim pengawas BGN, dapur tersebut beroperasi tanpa dua dokumen penting yang menjamin keamanan pangan. Selain itu Tata ruang dapur juga dinilai tidak memenuhi standar alur kerja massal yang sehat, ditambah pengelolaan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan.
Laporan masyarakat semakin memperkeruh situasi. Diduga ada tekanan dari oknum Korcam yang merangkap sebagai Kepala SPPG terhadap kepala sekolah, untuk tetap menerima paket makanan dari dapur itu dan melarang pemindahan penyedia tanpa izinnya.
Kepala SPPG Bantah Pelanggaran
Kepala SPPG Bunut Baok 02 Loteng, William, membantah tudingan tersebut saat dikonfirmasi. "Semua dokumen persyaratan sudah diurus mitra. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sudah ada," tegasnya.
Ia juga menepis dugaan intimidasi. "Di mana letak saya mengintimidasi kepala sekolah? Soal rangkap jabatan, itu sudah ketentuan pusat. Rata-rata korcam di kecamatan rangkap jabatan," tambahnya.
Desakan Sanksi Tegas
Menanggapi polemik ini, FP4 NTB meminta Tim Satgas MBG dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera verifikasi fisik dan dokumen. Jika terbukti melanggar, sanksi administratif seperti penghentian operasional atau pemutusan kemitraan harus diambil demi integritas program nasional dan keselamatan publik. (ms)
