Faktantb.com. Mataram, 3 Maret 2026 – Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NTB menuding adanya praktik markup anggaran dan permainan mata dalam pengelolaan Dapur Menu Bantuan Gizi (MBG) se-NTB. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Ahli Gizi dan Kepala SPPG, bahkan penutupan permanen dapur bermasalah yang dianggap tidak profesional sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Audiensi di Kantor Gubernur NTB
Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, pada Senin (2/3/2026). Delegasi LSM yang hadir meliputi Fathurrahman Lord (Direktur LSM NCW), Yusri (Ketua LSM Eduksi), Hendrawan (Ketua Samudra NTB), dan Dhilla Fithriya (Ketua Pertiwi Bapera). Mereka diterima oleh Ketua Satgas MBG sekaligus Asda 1 Gubernur NTB, Fathul Gani. Hadir pula Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bali-Nusra, Koordinator BGN Wilayah NTB, serta koordinator SPPG dari seluruh kabupaten/kota.
Keluhan Kualitas Menu dan Dugaan Kecurangan
LSM mengeluhkan kualitas menu MBG yang "amburadul" dan tidak sesuai harga tetapan. "Kami menduga masing-masing kepala dapur MBG se-NTB melakukan markup anggaran, serta ada dugaan permainan mata antara oknum Ahli Gizi, SPPI hingga konspirasi antara mitra dengan koordinator SPPG di kecamatan atau kabupaten/kota," ujar Direktur NCW NTB, Fathurrahman Lord.
Mereka juga menyoroti ratusan relawan di dapur SPPG yang membutuhkan bimbingan teknis agar mampu membedakan makanan layak dan tidak layak, serta berani bersuara atas kecurangan dapur MBG.
Terpisah, LSM meminta review terhadap Ahli Gizi dan SPPI di setiap dapur, serta evaluasi dapur bermasalah. Sebagai contoh, mereka menyoroti dapur MBG di Jalan Bypass Olor Agung, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. LSM mempertanyakan apakah bangunan tersebut sudah sesuai aturan BGN, sudah layak sebagai dapur, menu MBG sesuai standar gizi dan anggaran BGN, bolehkah dapur menyatu dengan rumah tinggal, serta apakah AMDAL-nya sudah ada?
"Mohon dievaluasi ulang, bila perlu ditutup sementara untuk memenuhi kelayakan. Terlebih dapur tersebut berada di jalan bypass, kami menduga lolosnya karena konspirasi," tegas direktur NCW NTB
Janji Evaluasi dari Pihak Pemerintah
Menanggapi tuduhan, Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi Bali-Nusra berjanji mengevaluasi semua dapur, Ahli Gizi, dan SPPI. "Alhamdulillah, Ketua Pelayanan Gizi Bali-Nusra akan menelusuri laporan tersebut," tambah Yusri dari LSM Eduksi.
Hingga berita ini diturunkan, Satgas MBG dan Asda 1 belum memberikan konfirmasi resmi. Pengelolaan MBG sebagai program bantuan gizi bagi masyarakat rentan terus menjadi sorotan, khususnya soal transparansi anggaran daerah.
