Faktantb com, (16/3/2026) Kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memantau dan mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi. Dukungan kuat dari aktivis lokal menegaskan harapan masyarakat agar program strategis pemerintah ini terealisasi optimal, sesuai ketentuan, dan paling penting, bebas dari praktik korupsi yang kerap menggerogoti inisiatif publik.
Sejumlah aktivis NTB menyoroti esensi pengawasan yang sejati: bukan sekadar sidak sporadis di dapur MBG tertentu yang diduga atas "pesanan" oknum, melainkan pemeriksaan menyeluruh ke seluruh fasilitas. "Jangan hanya sidak di dapur MBG sesuai pesanan saja," tegas Sekjen FP4 yang menekankan bahwa data lapangan dari satu titik biasanya mencerminkan kondisi keseluruhan.
Menurut Lalu Deny, jika sidak menemukan celah seperti ketidaksesuaian bangunan dapur, bahan makanan, prosedur rekrumen relawan maka rekomendasi perbaikan harus merembet ke semua dapur, berpotensi mengungkap penyimpangan yang lebih luas.
Ia menyatakan pendekatan parsial berisiko menciptakan ketidakadilan dan ketidakefektifan. Bayangkan jika sidak terbatas hanya pada target tertentu: oknum korup bisa lolos, sementara program MBG—yang ditujukan untuk kesehatan generasi muda NTB—terhambat oleh pemborosan anggaran.
Ia berharap Pengawasan menyeluruh justru memastikan akuntabilitas penuh, memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan mencegah korupsi yang merugikan rakyat kecil.
Pemerintah daerah dan BGN Pusat harus mendengar suara aktivis ini. Jadikan pengawasan MBG di NTB sebagai model transparansi nasional: sidak acak, terjadwal, dan melibatkan masyarakat. Hanya dengan begitu, MBG bukan hanya janji, tapi kenyataan bergizi bagi anak-anak NTB.
Hingga berita ini di muat, pihak BGN belum memberikan keterangan resminya (ms)
