Faktantb.com (9/4/2026) Lombok Tengah - Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Forum ini menjadi ruang demokrasi untuk menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan daerah.
Prioritas Usulan Masyarakat
Musrenbang 2026 menghimpun 2.942 usulan dari masyarakat melalui reses dan interaksi langsung DPRD. Infrastruktur mendominasi dengan 528 usulan, disusul pendidikan 283 usulan, ekonomi dan UMKM 201 usulan, serta kesehatan 54 usulan. Sisanya, 1.876 usulan, tersebar di bidang lain.
Usulan tersebut menyoroti kebutuhan infrastruktur dasar yang merata, layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta penguatan ekonomi rakyat berkelanjutan.
Sinkronisasi dengan Visi MASMIRAH
Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD 2027 dirancang selaras dengan visi "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis" (MASMIRAH):
Ketua DPRD menegaskan Pokir bukan sekadar daftar, melainkan peta jalan integral menuju Lombok Tengah sebagai "permata berharga".
Ajakan Kolaborasi dan Prioritisasi
Ia mengingatkan tak semua usulan bisa diakomodir sekaligus. Karena itu perlu penajaman prioritas, sinkronisasi Pokir dengan RKPD, serta konsistensi perencanaan-anggaran.
"Keberhasilan bergantung pada kolaborasi pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, agar setiap rupiah anggaran beri dampak nyata jangka panjang," ujarnya.
DPRD berkomitmen mengawal agar pembangunan berpihak pada rakyat tanpa kesenjangan, dengan cara kerja lebih terarah dan terukur. (ms)
