Faktantb.com, Gerung, 9 April 2026 – Satuan Tugas Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lombok Barat mendesak SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi.
Hari ini, Kamis (9/4/2026), Satgas melakukan inspeksi mendadak ke SPPG di Kecamatan Gerung dan Kediri. Sebelumnya, sidak serupa juga telah dilakukan di Kecamatan Sekotong dan Lembar.
Ketua Satgas yang juga Asisten I Setda Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, mengungkapkan pihaknya menemukan 16 SPPG yang operasionalnya disuspend BGN. Sementara itu, masih ada 13 SPPG di Kecamatan Gerung dan Kediri yang diperkenankan tetap beroperasi.
"Ada 13 SPPG yang masih diperkenankan tetap beroperasi untuk Kecamatan Gerung dan Kediri. Ini alarm untuk semua SPPG. Yang disuspend segera perbaiki hasil evaluasi dari BGN. Yang masih beroperasi, tetap perbaiki kinerjanya jangan sampai menurun," tegas Akhkam.
Menurut Akhkam, hasil evaluasi BGN rata-rata masih menyoroti Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagai fokus perbaikan utama SPPG.
"Kami sekali lagi bersyukur bahwa mereka disuspend. Biar mereka segera lakukan perbaikan. Kalau pun saat ini kita sidak, agar SPPG lainnya jangan sampai bermasalah juga," ujarnya.
Akhkam menambahkan, berdasarkan info terkini dari Koordinator Wilayah MBG Lombok Barat, jumlah SPPG yang disuspend kini bertambah menjadi 39. Suspend tersebut juga berkaitan dengan relokasi karena pembangunan SPPG oleh yayasan yang sama.
*Dorongan Libatkan BUMD dan Supplier Lokal*
Dalam identifikasi ke setiap SPPG, Akhkam berharap para mitra memberikan ruang lebih maksimal bagi supplier lokal.
"Sebisa mungkin melibatkan BUMD, Bumdes, atau supplier lokal. Bahkan ke depan, libatkan KDMP," tegasnya.
Sidak ini merupakan bagian dari upaya Satgas MBG Lombok Barat memastikan seluruh SPPG memenuhi standar kelayakan sebelum kembali beroperasi melayani program Makan Bergizi Gratis.
