Faktantb.com (14/4/2026)– Sebanyak 120 desa di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, akan menggelar pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Mei-Juni 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyebut agenda ini sebagai momentum penting memperkuat demokrasi dan partisipasi warga di tingkat desa.
"Ini momentum emas di mana suara rakyat langsung membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan akuntabel," kata Kepala DPMD Lombok Tengah, Baiq Murniati, S.Sos., AP, saat dikonfirmasi _faktantb.com_, Senin (14/4/2026).
Baiq Murniati menjelaskan, tahapan dan jadwal rinci pengisian BPD akan disusun oleh panitia di masing-masing desa. DPMD akan memulai sosialisasi ke 120 desa terkait pada pekan depan untuk memastikan informasi tersampaikan hingga tingkat dusun.
"Insya Allah, minggu depan sosialisasi akan digelar untuk desa-desa terkait," ujarnya.
Ia menegaskan, pengisian BPD bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan kesempatan warga memilih perwakilan yang benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat. Isu yang diangkat mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Aturan Baru: Kuota Perempuan 30%
DPMD menyoroti adanya perubahan aturan dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. Jika sebelumnya keterwakilan perempuan di BPD hanya 1 orang, kini porsinya naik menjadi 30% dari jumlah anggota BPD.
"Kami mendorong para perempuan di desa untuk turut berpartisipasi aktif dalam pengisian BPD. Ini bertujuan mewujudkan kesetaraan gender, mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perempuan, serta mendukung pembangunan desa yang lebih inklusif," jelas Baiq.
Baiq mengimbau panitia desa agar menjalankan proses secara transparan. Syarat calon, mekanisme pemilihan, hingga saluran pengaduan diminta dipublikasikan terbuka.
"Panitia bisa memanfaatkan posko desa, grup WhatsApp RT/RW, atau media sosial agar semua warga mendapat akses informasi yang sama," tegasnya.
Menurut Baiq, BPD yang berkualitas akan melahirkan desa tangguh yang mampu mengelola dana desa secara optimal serta menangani isu sosial seperti kemiskinan dan konflik agraria.
"Mari kita sambut Mei-Juni ini sebagai awal era BPD yang lebih representatif dan responsif. Bersama, wujudkan desa Loteng yang maju dan bermartabat," tutupnya. (ms)
