Puluhan Nakes Paruh Waktu di Lombok Tengah Keluhkan Honor Rp200 Ribu, DPRD Janji Kawal Aspirasi



Faktantb.com
(21/4/2026) – Puluhan tenaga kesehatan paruh waktu mendatangi Kantor DPRD Lombok Tengah, Senin 21 April 2026, untuk mengadukan nasib mereka. Dengan beban kerja tinggi dan risiko besar, mereka mengaku hanya menerima honor sekitar Rp200 ribu per bulan.

Audiensi diterima langsung oleh Komisi IV DPRD Lombok Tengah Wirman Hamzani. Para nakes menegaskan, tugas yang mereka jalankan sama dengan tenaga kesehatan pada umumnya, mulai dari pelayanan langsung hingga menyangkut keselamatan pasien.

“Kami bekerja seperti nakes pada umumnya, dengan tanggung jawab yang sama. Tapi honor yang kami terima sangat jauh dari layak,” ungkap salah satu perwakilan nakes saat pertemuan.

Selain soal upah rendah, para nakes juga mempertanyakan dasar regulasi penetapan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Mereka mendesak Pemda Lombok Tengah lebih transparan dan membuat kebijakan yang berpihak pada tenaga kesehatan.

Menanggapi keluhan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah Wirman Hamzani menyatakan komitmennya mengawal aspirasi hingga ada solusi adil.

“Ini bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut keadilan dan penghargaan terhadap profesi tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik,” tegas Wirman.

*DPRD Akan Panggil BPKAD dan Dinkes*  
DPRD Lombok Tengah berjanji segera memanggil organisasi perangkat daerah terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kesehatan, untuk membahas persoalan ini.

“Kami akan panggil OPD terkait untuk mencari solusi terbaik. Harapannya ada kebijakan yang bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para nakes,” tambahnya.

Meski begitu, DPRD mengakui kondisi keuangan daerah menjadi tantangan dalam penyesuaian anggaran.

Dinkes: Masih Tunggu Keputusan Final.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Lombok Tengah menyebut belum ada keputusan final terkait kenaikan upah. Kebijakan yang ada masih menyesuaikan dengan kondisi anggaran daerah yang sedang mengalami efisiensi.

DPRD memastikan akan terus mengawal aspirasi para nakes paruh waktu hingga ada kejelasan. Di sisi lain, para nakes diminta tetap profesional memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.