Faktantb.com, Lombok Barat, 3 Mei 2026_ – Kondisi infrastruktur dasar di Lombok Barat kembali disorot. Jembatan kayu Cemara di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, dilaporkan lapuk, berlubang, dan tidak layak pakai. Padahal jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses warga Dusun Cemara sekaligus pintu masuk utama menuju Pantai Cemara.
“Lombok Barat sedang tidak baik-baik saja. Di tengah klaim pembangunan, fakta di lapangan justru jalan rusak di banyak desa dan jembatan nyaris ambruk,” kata Asmuni, dari Gabungan Aktivis Lombok Barat, Sabtu 2 Mei 2026.
Satu-satunya Akses, Kondisi Membahayakan
Menurut Asmuni, jembatan kayu Cemara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Beberapa papan sudah lapuk dan berlubang. Padahal jembatan ini dilintasi warga setiap hari untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Ini bukan lagi soal ketidaknyamanan. Ini soal keselamatan yang diabaikan pemerintah daerah,” tegasnya.
Yang membuat situasi semakin serius, jembatan itu juga menjadi akses utama menuju Pantai Cemara. Pantai ini merupakan salah satu destinasi yang ramai dikunjungi wisatawan dari Lombok Barat maupun luar daerah. Jika akses putus, potensi ekonomi warga ikut terhambat.
Desakan: Jangan Tunggu Korban.
Asmuni menilai logikanya sederhana: jika satu-satunya akses rusak maka aktivitas masyarakat wajib terganggu. Jika akses wisata rusak maka ekonomi daerah ikut terhambat. Jika kondisi berbahaya dibiarkan, tinggal menunggu korban berikutnya.
“Pertanyaannya bukan lagi kenapa rusak. Tapi kenapa dibiarkan terlalu lama tanpa solusi nyata dari Pemda Lombok Barat,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa lagi berdalih pada proses atau perencanaan. Dalam kondisi darurat seperti ini, yang dibutuhkan adalah tindakan cepat, bukan wacana.
Tiga Tuntutan Mendesak.
Gabungan Aktivis Lombok Barat menyampaikan tiga hal mendesak yang harus segera dilakukan Pemkab Lombok Barat:
1. Perbaikan darurat secepatnya untuk mencegah kecelakaan, termasuk pemasangan rambu peringatan atau jembatan alternatif.
2. Penetapan prioritas anggaran APBD untuk pembangunan jembatan permanen di Cemara, bukan sekadar tambal sulam.
3. Evaluasi serius terhadap kinerja dinas terkait dalam penanganan infrastruktur dasar.
“Jika menunggu korban terjadi tanpa tindakan konkret, maka publik berhak mempertanyakan, apakah keselamatan masyarakat memang bukan prioritas utama pemangku kebijakan di Lombok Barat,” kata Asmuni.
Ia menutup pernyataan dengan peringatan keras: “Jangan tunggu korban jatuh baru bergerak. Karena ketika itu terjadi, yang disalahkan bukan lagi kondisi jembatan, tetapi kelalaian bupati dalam mengambil keputusan hari ini.”
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak Dinas PUPR dan Pemkab Lombok Barat terkait rencana penanganan Jembatan Cemara.(ms)
