Faktantb. com. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali mencatat namanya di papan penghargaan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk ke-14 kalinya berturut-turut, daerah ini meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan berlangsung Senin, 25 Mei 2026, di Auditorium Djoni Kirmanto, Kantor BPK Perwakilan NTB, Mataram. Bupati Lombok Tengah H. L. Pathul Bahri menerima langsung dokumen itu dari Kepala BPK Perwakilan NTB, Dr. Suparwadi.
Empat belas tahun tanpa catatan berarti. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cermin konsistensi sebuah pemerintahan menjaga uang publik tetap berada di rel transparansi dan akuntabilitas. Dalam praktik birokrasi yang kerap tergoda pada kelonggaran administratif, Lombok Tengah memilih jalur yang lebih berat: patuh pada standar akuntansi pemerintahan.
“Opini WTP ini adalah bentuk kepercayaan dan penghargaan atas kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,” kata Pathul Bahri usai menerima LHP. Ia menyebut capaian ini bukan kerja satu orang, melainkan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menjaga integritas dan mutu pelayanan publik.
Prestasi ini sekaligus menjadi ujian bagi Lombok Tengah untuk tidak berpuas diri. Pemerintah daerah menyatakan komitmennya mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan, sekaligus mendorong efektivitas dan efisiensi anggaran agar berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan warga.
Di tengah dinamika fiskal daerah yang sering diuji defisit dan prioritas yang bersaing, Lombok Tengah mencoba membuktikan bahwa tertib administrasi bisa berjalan seiring dengan ambisi pembangunan.
