Catatan Fraksi AMPERA: WTP di Kertas, Tata Kelola Bolong



Faktantb.com.
— Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk APBD 2025 disambut Fraksi AMPERA dengan ucapan selamat. Tapi selamat itu cepat berubah jadi interogasi saat Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD digelar (15/6/2026)

“Kita apresiasi WTP. Semoga sesuai realitas lapangan dan bisa dipertahankan,” ujar juru bicara AMPERA. 

Dalam penyampaian pandangan umum fraksi ampera menyampaikan bahwa:

1. Perda Pasar, Tumpul di Lapangan
Perda No 7/2021 soal penataan pasar rakyat disorot tajam. Penertiban Satpol PP dinilai “setengah hati”. Buktinya: gerai Alfamart dan Indomaret yang sempat disegel kini buka lagi seperti tak terjadi apa-apa. AMPERA minta penjelasan detail. Janji atau eksekusi?

2. Parkir & PAD: Masih Bocor?
Untuk menutup kebocoran, AMPERA dorong digitalisasi pembayaran parkir. Mulainya dari internal: ASN dan pejabat Pemda dulu. Kalau rumah sendiri beres, baru bicara ke publik.

3. Pengadaan: Bayang-bayang Konflik Kepentingan
Fraksi ini tak menutup mata. Keterlibatan oknum pejabat dalam proyek barang dan jasa masih terjadi. “Memprihatinkan,” katanya. Bola ada di tangan Bupati untuk bersih-bersih.

4. Jalan: Anggaran Tak Sejalan Kondisi
Infrastruktur jadi keluhan klasik. Kondisi jalan kabupaten “jauh dari layak”. AMPERA minta alokasi pemeliharaan ditambah. Jalan rusak, ekonomi ikut tersendat.

5. Kesehatan: Obat Habis, Pasien Bingung
Di Puskesmas, cerita lama berulang: stok obat kosong saat dibutuhkan. AMPERA minta SDM nakes ditingkatkan, sarana diperbaiki, dan perencanaan obat lebih matang. Jangan sampai WTP di atas kertas, tapi pasien pulang tanpa obat.

6. Pendidikan: 450 Kepsek Dipertanyakan
Pelantikan 446–450 kepala sekolah diduga cacat prosedur dan administrasi. AMPERA menuntut transparansi. Mutasi besar harus punya alasan besar, bukan prasangka.

7. Bansos: Turun Saat Ekonomi Tertekan
Paradoks. Daya beli warga turun, ekonomi tertekan, tapi alokasi bansos justru dipangkas drastis. AMPERA minta Pemda menjelaskan logikanya.

WTP sudah di tangan. PR-nya: membuktikan angka di laporan sama dengan kondisi di jalanan, puskesmas, dan pasar. 

“Semoga Allah memberi petunjuk menjalankan amanah,” tutup AMPERA. 

Editor: Mustain