Faktantb. com. Rapat paripurna DPRD Lombok Tengah, Senin 15/6/2026, berlangsung seperti biasa. Pemerintah memamerkan opini WTP ke-14 kalinya untuk APBD 2025. Tapi giliran Fraksi NasDem bicara, nada apresiasi itu cepat dipotong catatan kritis.
Enam anggota Fraksi NasDem — Ahmad Syamsul Hadi SH sebagai ketua, Murdani http://S.IP., MH wakil ketua, Ki Agus Azhar SH sekretaris, plus Wirman Hamzani, Lalu Galih Setiawan SH, dan Muhamad Saleh — sepakat: WTP itu soal administrasi. Soal rapihnya laporan, bukan rapihnya kerja.
“WTP indikator keberhasilan administrasi dan pelaporan keuangan daerah. Tapi belum sejalan dengan kualitas pelaksanaan program dan pengawasan di lapangan,” tegas fraksi itu dalam pemandangan umumnya.
Bukti di lapangan yang mereka sodorkan lumayan menohok. Sejumlah OPD terseret proses hukum. Bagi NasDem, itu lampu kuning. Pengawasan dan evaluasi APBD perlu dikencangkan, bukan sekadar dikejar capaiannya di atas kertas.
Aset Miliaran yang Tidur
Sorotan paling tajam diarahkan ke aset-aset hasil DAK. Namanya wah: Rumah Mutiara, Sentra Walet, Rumah Potong Hewan Barabali, Sentra Pengolahan Tepung Tapioka Pancor Dao, Sentra Penampungan dan Produksi Tembakau, Pasar Seni Sengkerang.
Faktanya, kata NasDem, belum dimanfaatkan optimal. Padahal kalau dikelola benar, pos-pos itu bisa jadi mesin PAD. Sekarang? Cuma jadi bangunan.
PAD sendiri jadi ganjalan lain. Tunggakan PBB tak kunjung jelas progresnya. Retribusi parkir? Pendapatannya hanya bertumpu di kawasan bandara. Sekitar 100 titik parkir lain disebut “sangat kecil dan tidak sebanding dengan potensi”.
*Visi yang Belum Nyangkut ke Tanah*
Fraksi berlambang burung Banteng Muda ini menilai APBD 2025 belum benar-benar memotret visi pembangunan. Isu lingkungan dan infrastruktur masih menganga: sampah, PJU yang gelap, kabel internet semrawut, kawasan kumuh di Kota Praya, air bersih yang susah.
Yang paling getir: Jalan Marong–Teruwai penghubung Praya Timur–Pujut. “Mengalami kerusakan cukup parah dan menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari,” catat NasDem. Jalan itu urat nadi warga, tapi kondisinya seperti urat yang putus.
Di sektor layanan, RSUD Praya sudah naik kelas jadi tipe B. NasDem bertanya: langkah konkretnya mana? Begitu juga nasib PPPK Paruh Waktu. Sejak Oktober 2025, pengupahannya belum ada kepastian.
*Pekerjaan Rumah ke Pemda*
Menutup catatan, NasDem menagih tiga hal: isi segera kursi kepala OPD yang kosong, belanjakan SiLPA untuk kebutuhan paling mendesak, dan dongkrak PAD lewat digitalisasi serta tata kelola yang lebih cerdas.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, kemandirian fiskal Lombok Tengah diuji. WTP boleh jadi piala. Tapi kalau aset tidur, jalan rusak, dan parkir cuma hidup di bandara, piala itu rasanya hampa.
Apa menurutmu aset-aset DAK di Loteng itu paling potensial dibikin hidup lewat skema kerja sama swasta atau BUMD?
