Faktantb.com. Langkah KPK tidak berhenti di gedung-gedung pusat. Senin pagi, 20 Juli 2026, sorotan penindakan bergeser ke Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik NTB, FP4 NTB, menyebut itu bukan sekadar operasi biasa. Bagi mereka, kehadiran tim penindakan KPK adalah bentuk perlindungan langsung terhadap hak dasar warga atas anggaran yang dikelola pemerintah daerah.
"Ini wujud nyata komitmen mengawal transparansi," kata Direktur FP4 NTB, Lalu Habiburrahman, di Mataram.
Dalam pernyataannya, FP4 NTB menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya sekaligus dukungan moral penuh kepada KPK. Organisasi yang selama ini mengawal pelayanan publik di NTB itu menilai keberanian penyidik turun ke daerah memberi sinyal berbeda: uang rakyat tidak bisa lagi dikelola tanpa pengawasan.
"Keberanian dan ketegasan KPK dalam mengawal uang rakyat adalah angin segar bagi penegakan hukum di daerah. Kami mendukung penuh penyidik untuk menuntaskan proses hukum ini secara transparan, profesional, dan tuntas hingga ke akar-akarnya," tegas Lalu Habiburrahman.
Penindakan KPK di Lombok Barat datang di tengah tuntutan publik NTB agar pengelolaan anggaran lebih akuntabel. FP4 NTB melihat momentum ini sebagai ujian konsistensi. Jika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, kata Lalu, maka kepercayaan publik pada tata kelola pemerintahan bisa dipulihkan sedikit demi sedikit.
FP4 NTB menegaskan akan terus berdiri bersama aparat penegak hukum dan masyarakat. Tujuannya satu: mengawal penataan sistem pemerintahan agar orientasinya kembali ke kesejahteraan publik, bukan kepentingan segelintir pihak.
KPK belum merinci kasus apa yang menjadi sasaran di Lombok Barat. Tapi bagi FP4 NTB, kehadiran lembaga antirasuah di daerah sudah cukup menjadi pesan. Penegakan hukum tidak lagi menunggu laporan menumpuk di Jakarta. Ia kini menjemput langsung ke tempat anggaran itu dibelanjakan.
Editor: Mustain
