Faktantb.com. — Partai Amanat Nasional tidak menunggu lama. Satu hari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam operasi tangkap tangan, Dewan Pimpinan Pusat PAN menjatuhkan palu: pecat tidak hormat.
Keputusan itu diumumkan Selasa, 21 Juli. Posisinya sebagai Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat dicabut seketika. Kursi yang ditinggalkan langsung diisi oleh Ketua Korwil PAN Bali-Nusa Tenggara, H. M. Muazzim Akbar, yang juga duduk di DPP.
Langkah ini bukan sekadar pergantian pengurus. Bagi PAN, ini soal pagar. Partai ingin memutus sejak awal setiap benang yang bisa menyeret simbol partai ke pusaran korupsi.
"Tidak ada sama sekali, tidak ada bantuan hukum," kata Muazzim saat dihubungi dari Mataram. "Siapa pun kader yang melanggar ketentuan partai, khususnya melakukan tindak pidana korupsi, DPP dengan tegas langsung memecat kader yang bersangkutan."
Muazzim menegaskan, DPW PAN NTB kini berada di bawah kendalinya untuk sementara. Sesuai mekanisme, kekosongan ketua daerah otomatis ditarik ke DPP sampai kepengurusan definitif ditetapkan. "Kebetulan saya sebagai Ketua DPP sekaligus Korwil Bali-Nusa Tenggara, sehingga secara otomatis bertanggung jawab menjalankan roda organisasi PAN di NTB agar tetap berjalan normal," ujarnya.
Penunjukan Muazzim sekaligus menjadi sinyal. PAN tak ingin citranya di NTB ikut tergerus setelah OTT Senin pagi, 20 Juli. Saat itu tim KPK mengamankan Lalu Ahmad Zaini di Lombok Barat. Pada malam harinya, bupati yang juga politikus PAN itu dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Bagi partai berlambang matahari itu, kasus LAZ menjadi ujian konsistensi. Sejak awal reformasi, PAN memposisikan diri sebagai partai bersih. Kini, ketika kader tertingginya di NTB tersandung, DPP memilih memotong cepat daripada menutup.
Muazzim tak menutup pintu kritik ke internal. Ia melempar peringatan terbuka kepada seluruh kader PAN yang kini memegang jabatan publik di NTB. Mulai dari bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, sampai anggota DPRD.
"Imbauan kami kepada seluruh kader PAN NTB yang menjabat sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota maupun anggota legislatif agar lebih berhati-hati. Partai tidak akan segan dan tidak akan tanggung-tanggung mengambil tindakan pemecatan jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi," katanya.
Pesan itu sederhana: jabatan bukan tameng. Di mata DPP, atribut partai tidak boleh dipakai untuk melindungi kader yang berurusan dengan hukum.
Untuk sekarang, DPW PAN NTB berjalan dengan komando sementara dari Jakarta. Tugas Muazzim selanjutnya bukan hanya menjaga mesin partai tetap hidup, tapi juga meredam gejolak politik di daerah yang kehilangan nahkodanya mendadak.
Di tengah sorotan publik, PAN memilih jalur tegas. Memecat, mengambil alih, lalu mengingatkan. Apakah itu cukup mengembalikan kepercayaan, kita lihat beberapa bulan ke depan.
Editor: Mustain
