Faktantb.com. (25/8/2026) Pintu aula Kantor Desa Labulia sudah dibuka sejak Selasa pagi, 25 Agustus 2026. Di atas meja panitia bertumpuk map, formulir, dan stempel basah. Kursi-kursi plastik untuk bakal calon Kepala Desa masih berjajar kosong. Hingga sore, tak seorang pun datang mendaftar.Lalu Abdullah Mimbar Taupik, Sekertaris Panitia Pilkades Labulia, duduk di balik meja itu. Ia menunjuk Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 310 Tahun 2026 tetang tahapan Pilkades. Masa pendaftaran resmi dimulai hari ini dan akan berlangsung sampai 2 September 2026. Jabatan yang diperebutkan juga panjang: 2026 sampai 2034, delapan tahun.
"Kami sudah siaga sesuai jam kerja," kata Opik. "Hari pertama memang belum ada yang mendaftar"
Pendaftaran dipusatkan di aula itu. Aturannya merujuk Peraturan Bupati Lombok Tengah. Ada dua pintu pemeriksaan: syarat calon dan syarat dukungan. Jika berkas kurang, panitia memberi waktu untuk melengkapi.
Bagi Opik tugasnya bukan sekadar menerima map. "Ini mekanisme agar prosesnya adil dan akuntabel," ujarnya. Verifikasi yang ketat, katanya, dimaksudkan untuk menutup celah sengketa di belakang dan membangun kepercayaan publik sejak awal.
Tujuannya ia sebut sederhana: membuka ruang partisipasi, memastikan calon patuh aturan, dan membentuk basis data yang bersih untuk tahapan berikutnya. Penetapan, kampanye, hingga pemungutan suara. Jika semua rapi, legitimasi hasilnya akan lebih kuat. Desa juga punya peluang mendapat pemimpin yang benar-benar siap bekerja.
Faktanya belum selaras dengan harapan di atas kertas. Pantauan media di lapangan, hari pertama pendaftaran berjalan sepi.
Sepinya antrean bisa dibaca dengan beberapa cara. Bisa karena beban administrasi yang berat. Bisa juga karena strategi para calon yang memilih menunggu di hari-hari terakhir.
Apapun alasannya, kondisi ini rawan. Pendaftaran yang sepi bukan hanya soal jumlah. Ini menyangkut kualitas demokrasi desa. Tanpa kompetisi, pilihan warga menyempit. Tanpa partisipasi, hasil kehilangan daya dorong.
Lalu Deny, Sekretaris FP4 NTB, melihat aula kosong itu sebagai sinyal. "Agar tidak terus kosong, perlu langkah proaktif," katanya.
Ia mengusulkan empat hal.
Pertama, perkuat sosialisasi. Pengumuman di balai desa, spanduk di titik keramaian, dan siaran berulang di grup WhatsApp warga. Jangkauannya harus lebih cepat dari kabar dari mulut ke mulut.
Kedua, ringankan beban administrasi. Sediakan meja bantuan bagi warga yang kesulitan menyiapkan berkas. Buka layanan konsultasi singkat sejak awal pendaftaran, bukan menunggu ketika tenggat mepet.
Ketiga, buat aturan main lebih transparan. Umumkan jam pendaftaran dengan jelas. Cantumkan nomor kontak petugas. Terima pemberitahuan calon sehari sebelum datang. Panitia, kata Dany, sudah mengharapkan itu agar penerimaan berjalan tertib.
Keempat, publikasikan daftar berkas lengkap dan contoh formulir. Kesalahan kecil di administrasi sering memakan waktu besar di tahap perbaikan. Mencegahnya lebih murah daripada memperbaikinya.
Lalu Deny mengingatkan, Pilkades Labulia 2026 baru berada di tahap pintu masuk. Tapi di sinilah nada dasarnya ditentukan.
Profesional, transparan, dan partisipatif bukan jargon. Ia diuji dari cara panitia berkomunikasi dengan warga. Dan dari kesanggupan membantu calon memenuhi syarat tanpa melanggar aturan.
Jika dua hal itu dikuatkan, rentang 25 Agustus sampai 2 September bukan hanya tanggal di kalender. Ia bisa menjadi awal proses yang melahirkan pemimpin desa yang legitimate dan berdaya guna untuk delapan tahun ke depan.
Untuk sekarang, aula masih menunggu. Map masih kosong. Stempel masih bersih.
Warga Labulia masih punya waktu untuk memutuskan siapa yang akan mengetuk pintu itu.
