Faktantb.com. (26/8/2026) Peringatan panitia Pemilihan Kepala Desa Labulia tahun ini terdengar sederhana: lengkapi berkas, jangan sampai ada yang kurang. Di balik kalimat itu ada pesan yang lebih keras. Tidak ada masa perbaikan, kecuali untuk syarat dukungan.
Ketua Panitia H. Zulkipli mengatakan Kebijakan itu merujuk pada Peraturan Bupati yang berlaku. Panitia mengetatkannya untuk memotong potensi sengketa dan penundaan jadwal. Di banyak desa, proses Pilkades sering tersendat bukan karena politik uang, melainkan karena administrasi yang berantakan: misalnya formulir kosong, surat keterangan kedaluwarsa, tanda tangan pemilik e-KTP ditiru atau materai yang lupa ditempel.
"Ini bukan soal birokrasi untuk birokrasi," ujar H. Zul, ketua panitia Pilkades Labulia saat sosialisasi pekan lalu. "Kalau dari awal berkasnya tidak lengkap, tidak sah secara hukum, maka verifikasi akan macet. Yang rugi calon sendiri." tegasnya
Materai kecil, dampak besar
Panitia Pilkades Labulia menyoroti satu detail yang sering diabaikan: misalnya materai. Menempelkan materai Rp10.000 pada formulir tertentu mungkin terlihat remeh. Secara hukum, dokumen tanpa materai bisa dianggap tidak sah. Jika ada pihak yang menggugat kemudian hari, celah formal itu cukup untuk membatalkan pencalonan.
Karena itu panitia Pilkades Labulia menilai, kelengkapan administrasi adalah pagar pertama integritas Pilkades. Proses verifikasi yang lancar memberi kepastian hukum bagi calon yang memang memenuhi syarat, dan melindungi panitia dari tudingan tidak netral.
Tanpa masa perbaikan, tanggung jawab bergeser penuh ke calon. Model ini efektif mencegah tarik-ulur berkas di menit terakhir. Tapi ia juga berisiko: calon yang kurang berkas, kurang informasi bisa tereliminasi bukan karena tidak layak, melainkan karena salah teknis.
Perlu jembatan antara tegas dan adil
Untuk menghindari itu, panitia Pilkades Labulia menyediakan dua hal sederhana: daftar periksa yang jelas dan layanan konsultasi singkat sebelum pendaftaran. Daftar periksa membantu calon mengecek satu per satu. Konsultasi memberi ruang bertanya, terutama bagi calon pemula yang belum paham detail Perbup.
Sekai itu kata H.Zul, sosialisasi juga sudah dilakukan, lebih dari sekadar ditempel di balai desa. Telah disampaikan berulang, dalam bahasa yang mudah dipahami, dan menjangkau semua bakal calon.
Pilkades adalah kontestasi demokrasi paling dekat dengan warga. Di Labulia, panitia memilih jalur tegas di administrasi agar prosesnya tidak gaduh di tengah jalan.
Singkatnya, aturan main sudah ditetapkan. Calon harus bertanggung jawab atas kelengkapan dokumennya. Panitia harus memastikan aturan itu dipahami semua orang sebelum hari pendaftaran tiba.
Karena dalam Pilkades, kesalahan administrasi sekecil materai bisa menentukan siapa yang maju, dan siapa yang harus pulang lebih awal.
Editor: Mustain
