Faktantb.com- Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan perkembangan positif. Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 10,34 persen atau sekitar 106.820 jiwa, dari sebelumnya 10,68 persen pada 2025.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), capaian tersebut menempatkan Lombok Tengah pada posisi ketiga dengan persentase penduduk miskin terendah di Nusa Tenggara Barat, setelah Kota Mataram dan Kota Bima.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Taufikurrahman Pua Note, mengatakan penurunan ini menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan daerah.
"Penurunan persentase penduduk miskin dari 10,68 persen pada 2025 menjadi 10,34 persen pada 2026 merupakan perkembangan positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Taufikurrahman, akhir pekan lalu.
Tidak hanya dari sisi jumlah, perbaikan kualitas kesejahteraan juga tercermin dari dua indikator lain. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, turun dari 1,15 pada Maret 2025 menjadi 1,05 pada Maret 2026.
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri, juga menurun signifikan dari 0,31 menjadi 0,18.
"Kita tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi jumlah dan persentase, tetapi juga dari kedalaman dan keparahannya. Penurunan kedua indeks menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan di antara mereka semakin menyempit," tuturnya.
Meski demikian, Taufikurrahman mengingatkan, tantangan ke depan masih besar. Garis Kemiskinan di Lombok Tengah pada Maret 2026 tercatat Rp 618.843 per kapita per bulan, naik 8,78 persen dibanding Maret 2025 yang sebesar Rp 568.910 per kapita per bulan. Komoditas makanan masih mendominasi pembentuk garis kemiskinan dengan kontribusi 75,85 persen.
Kondisi itu, menurut dia, menegaskan pentingnya menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mendorong sinergi lintas sektor melalui optimalisasi perlindungan sosial, pengembangan ekonomi inklusif, serta pemenuhan layanan infrastruktur dasar.
"Tantangan ke depan adalah memastikan agar penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut dan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan kebijakan yang berbasis data dan benar-benar berdampak," kata Taufikurrahman. (*)
