Lombok Tengah, faktantb.com- Aula RSUD Praya terang pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Pukul 20.00 WITA, Bupati Lombok Tengah melantik pejabat baru. Salah satunya, dr. Basirun.
Basirun bukan orang baru di rumah sakit itu. Sebelumnya ia Kepala Bidang Pelayanan Medik. Kini ia naik menjadi Direktur RSUD Praya. Di belakangnya ada penataan ulang: wakil direktur dan kepala bidang ikut berganti.
Momennya berbarengan dengan status baru. RSUD Praya bukan lagi rumah sakit kelas C. Sejak awal 2026, statusnya naik menjadi kelas B. RRI memberitakannya 20 Januari 2026. Data RS Online Kementerian Kesehatan mencatat hal yang sama. Artinya, rumah sakit ini kini menjadi rujukan bagi rumah sakit tipe D dan C.
Naik kelas, naik pula bebannya.
Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) datang dengan ucapan selamat, tapi juga catatan.
"Kami menyampaikan selamat kepada dr. Basirun dan seluruh jajaran yang baru dilantik. Amanah ini harus dijawab dengan kerja nyata, integritas, dan pelayanan yang semakin manusiawi," kata Sekretaris FP4, Lalu Deny Rusmin J., SH.
Bagi Deny, pergantian direksi bukan sekadar ganti nama di papan struktur.
"Rotasi dan promosi harus memperkuat organisasi, bukan sekadar mengisi struktur. Ukuran keberhasilannya sederhana: bagaimana pasien dilayani, bagaimana keluarga mendapat kepastian informasi, dan bagaimana persoalan diselesaikan tanpa saling lempar tanggung jawab," ujarnya.
Ia mengingatkan, kenaikan kelas sering berhenti di dokumen. Secara administratif naik, secara pelayanan jalan di tempat.
"Naik kelas bukan garis akhir. Justru di situlah tuntutan terhadap mutu semakin besar. Jangan sampai rumah sakit naik kelas secara administratif, tetapi masyarakat tidak merasakan peningkatan dalam pelayanan sehari-hari," tegas Deny.
BPJS Kesehatan pernah mengingatkan hal serupa. Pada 6 Maret 2026, Suara NTB memberitakan, BPJS meminta pelayanan lebih baik setelah RSUD Praya naik kelas.
Menurut Deny, kelas B menuntut kesiapan yang lebih rinci: tenaga kesehatan yang cukup, sarana yang siap, koordinasi antarunit yang tidak macet, dan alur yang jelas dari pendaftaran hingga pulang.
"Pelayanan yang baik membutuhkan tenaga kesehatan dan petugas yang didukung oleh manajemen. Harus ada koordinasi yang sehat, pembagian tugas yang jelas, dan sarana yang memadai. Jangan sampai kelemahan sistem justru dibebankan seluruhnya kepada petugas yang berhadapan langsung dengan pasien," katanya.
Soal pengaduan, FP4 meminta satu hal: keterbukaan.
"Keluhan masyarakat jangan berhenti pada penerimaan laporan, tetapi harus memiliki tindak lanjut yang jelas. Keterbukaan bukan tanda kelemahan," ujar Deny.
Sebelum Basirun, RSUD Praya dijaga oleh dr. Mamang sebagai penjabat direktur, setelah ia menjabat Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah. FP4 memberi penghargaan atas masa transisi itu, namun menegaskan evaluasi tetap harus jalan.
"Yang sudah baik harus dilanjutkan, yang belum optimal harus diperbaiki secara jujur dan terukur," kata Deny.
Ke depan, FP4 menyatakan akan mengawal.
"Kami akan memberikan apresiasi terhadap kemajuan yang nyata. Namun, kami juga akan menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan atau praktik pelayanan yang perlu diperbaiki. Kami tidak akan menilai dari janji semata, tetapi dari kebijakan, tindak lanjut, dan hasil kerja," ujarnya.
Harapannya satu, kelas baru terasa di ruang tunggu, di UGD, di tempat tidur pasien.
"Selamat bekerja kepada dr. Basirun dan seluruh jajaran. Rumah sakit boleh naik kelas, tetapi yang terpenting masyarakat ikut merasakan manfaatnya," tutup Deny.
