Faktantb.com— Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DPW FK-PKBM) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hanafi, SH, angkat suara.
Ia menyampaikan keberatan atas pemberitaan media online terkait laporan warga terhadap Kepala Desa Terpilih Bunut Baok, Hj. Marianah, soal dugaan pemalsuan ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C.
Bagi Hanafi, ini bukan sekadar soal satu orang. Ini soal marwah pendidikan kesetaraan yang selama ini menjadi jalan kedua bagi warga yang putus sekolah karena ekonomi, pekerjaan, usia, maupun kondisi sosial.
"Kami menghormati hak setiap warga negara untuk melaporkan suatu dugaan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum. Namun, kami juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jangan sampai laporan yang masih dalam tahap penyelidikan kemudian dipublikasikan seolah-olah merupakan fakta hukum," tegas Hanafi, Selasa (18/11/2026).
Ketua FK-PKBM NTB pasang badan untuk marwah pendidikan kesetaraan. Tuduhan terhadap Kades Terpilih Bunut Baok dinilai telah menghakimi sebelum pengadilan bicara.
PKBM Bukan Jalan Pintas
Hanafi menjelaskan, pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C adalah bagian sah dari sistem pendidikan nasional. Diselenggarakan secara resmi oleh satuan pendidikan nonformal, termasuk PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Program Paket C adalah layanan pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan menengah yang prosesnya diatur peraturan perundang-undangan.
Karena itu, tidak tepat jika seseorang yang memperoleh ijazah Paket C dalam waktu tertentu otomatis dianggap melanggar atau memalsukan ijazah.
"Jangan menggeneralisasi bahwa ijazah Paket C yang diterbitkan pada tahun tertentu pasti bermasalah. Setiap peserta didik memiliki riwayat pendidikan, proses pendaftaran, pembelajaran, penilaian, dan kelulusan yang harus diperiksa berdasarkan dokumen serta data administrasi yang sebenarnya," ujarnya.
Verifikasi, Bukan Opini
Terkait Hj. Marianah, Hanafi merujuk pada keterangan PKBM Dianda. Yang bersangkutan tercatat sebagai peserta didik dan mengikuti proses pendidikan kesetaraan.
Jika ada yang meragukan keabsahan ijazah itu, kata Hanafi, jalannya adalah verifikasi. Periksa data peserta didik, riwayat pembelajaran, keikutsertaan dalam penilaian atau ujian, data Dapodik, serta dokumen penerbitan ijazah.
"Kami mendorong aparat penegak hukum dan instansi pendidikan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, dan objektif," katanya.
Ia juga meminta agar dua persoalan tidak dicampuradukkan: dugaan penggunaan gelar akademik S1 atau http://S.Pd. dengan keabsahan ijazah Paket C. Keduanya persoalan administrasi dan pembuktian yang berbeda.
Membela Prinsip, Bukan Orang
Sebagai organisasi yang menaungi PKBM di NTB, DPW FK-PKBM NTB berkepentingan menjaga kepercayaan masyarakat.
"Kami tidak membenarkan praktik pemalsuan ijazah apabila memang terbukti terjadi. Namun, kami juga tidak membenarkan adanya tuduhan yang tidak didasarkan pada bukti dan pemeriksaan yang objektif," tegas Hanafi.
Jangan sampai persoalan individual dijadikan alasan untuk mendiskreditkan seluruh lembaga PKBM dan merendahkan martabat peserta didik pendidikan kesetaraan.
Atas persoalan itu, DPW FK-PKBM NTB menyampaikan empat sikap:
*1.* Menghormati proses hukum dan mendukung aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, serta berdasarkan alat bukti yang sah.
*2.* Meminta semua pihak tidak membangun opini yang menghakimi seseorang sebelum ada pembuktian hukum yang jelas.
*3.* Mendorong Dinas Pendidikan dan instansi terkait melakukan verifikasi administratif terhadap riwayat pendidikan, data peserta didik, serta dokumen ijazah yang dipersoalkan.
*4.* Menolak segala bentuk generalisasi dan pemberitaan yang berpotensi mendiskreditkan lembaga PKBM serta pendidikan kesetaraan secara keseluruhan.
"Kami tidak sedang membela seseorang secara membabi buta. Kami membela prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kehormatan dunia pendidikan kesetaraan. Jika memang ditemukan pelanggaran, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tetapi jika tidak terbukti, jangan biarkan nama baik seseorang dan lembaga pendidikan dirusak oleh opini yang belum teruji kebenarannya," ujarnya.
E
"Perlu kami tegaskan, ijazah Paket C adalah produk pendidikan kesetaraan yang memiliki kedudukan dalam sistem pendidikan nasional. Jangan merendahkan pendidikan kesetaraan dan jangan menghakimi peserta didiknya. Hukum harus ditegakkan, tetapi keadilan dan asas praduga tidak bersalah juga harus dijunjung tinggi," tutup Hanafi. (ms)

