Ketika Sabung Ayam Berlindung di Balik Agama, dan Aparat Memilih Diam



Oleh: 

Lalu Habiburrahman
(Direktur FP4 NTB)


Ada satu pertanyaan yang terus berulang di tengah warga Lombok Barat belakangan ini: sampai kapan judi sabung ayam dibiarkan berlangsung dengan dalih acara keagamaan seperti yang sekarang terjadi di desa Jagerage Indah kecamatan Kediri Lombok Barat? 


Sudah beberapa hari aktivitas itu berjalan. Terbuka. Ramai. Diketahui banyak orang. Warga sudah menyampaikan keluhannya ke Kapolres. Tapi hingga hari ini, belum ada tindakan nyata dari Polres Lombok Barat. Tidak ada penertiban yang tegas dan terukur. Yang ada hanya pembiaran yang terasa semakin menjadi-jadi.

Kita harus jujur membedakan dua hal yang kini sengaja dicampuradukkan: upacara keagamaan umat Hindu dan judi sabung ayam.

Dalam tradisi Hindu Bali, tajen memang dikenal sebagai bagian dari ritual tabuh rah — persembahan darah. Itu sakral, terbatas, diatur, dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Tetapi apa yang terjadi di lapangan sekarang sudah jauh dari itu.

Ini sudah bukan acara keagamaan. Ini sudah judi. Di sana ada taruhan. Ada bandar. Ada uang yang berputar dalam jumlah besar. Ada kerumunan yang datang bukan untuk sembahyang, melainkan untuk bertaruh. Kalau ini masih disebut keagamaan, maka agama sedang dipakai sebagai tameng untuk kejahatan.

Yang paling melukai rasa keadilan warga bukan hanya judinya, tetapi diamnya aparat.

Polisi bukan tidak tahu. Warga sudah melapor. Warga sudah mengeluh. Informasi sudah beredar. Tetapi penindakan tidak kunjung datang. Ketika aparat yang seharusnya menjadi benteng hukum justru terkesan membiarkan, maka yang tumbuh di masyarakat adalah ketidakpercayaan.

Padahal, hukum di negeri ini jelas. Judi adalah tindak pidana. Tidak ada pasal yang mengatakan judi menjadi halal hanya karena dibungkus dengan label acara adat atau keagamaan. Jika memang ada unsur keagamaan yang dilindungi, maka negara wajib memastikan ia berjalan sesuai pakemnya — bukan dibiarkan meluber menjadi arena perjudian terbuka selama berhari-hari.

Pembiaran ini berbahaya dalam dua arah.

Pertama, ia mencoreng nama baik umat Hindu itu sendiri. Umat yang taat menjalankan ritualnya dengan khidmat justru ikut tercemar namanya karena ulah segelintir orang yang menjadikan agama sebagai kedok judi.

Kedua, ia merusak wibawa kepolisian. Sekali masyarakat melihat hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah — atau tajam hanya pada kasus tertentu — maka legitimasi aparat akan runtuh. Warga akan bertanya: kalau judi yang terang-terangan saja tidak ditindak, lalu hukum untuk siapa?

Kami tidak menuntut polisi untuk bersikap anti-agama. Kami justru menuntut polisi untuk melindungi agama dari penyalahgunaan.

Caranya sederhana: turun ke lapangan, hentikan aktivitas judi, bedakan dengan tegas mana ritual yang sah dan mana perjudian, dan tindak para bandar serta penyelenggaranya secara transparan. Jika memang ada izin kegiatan keagamaan, periksa batas-batasnya. Jika sudah melampaui batas menjadi judi, bubarkan.

Lombok Barat tidak butuh aparat yang hanya hadir saat viral. Lombok Barat butuh aparat yang hadir saat warga resah, saat hukum dilanggar di depan mata, dan saat nama agama dipakai untuk membungkus kejahatan.

Karena ketika sabung ayam dibiarkan atas nama agama, yang kalah bukan hanya warga yang mengeluh. Yang kalah adalah agama itu sendiri, dan hukum itu sendiri.

Mataram, 22 November 2026
Oleh: Lalu Habiburrahman
Direktur Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik Nusa Tenggara Barat.