Faktantb.com, Praya, 8 Mei 2025-Kekosongan Dewan PPP di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Lombok Tengah (Praya Barat- Praya Barat Daya) dapat memiliki dampak politik yang signifikan dan dirasakan dalam beberapa aspek. Hal itu dirasakan dan disampaikan oleh Ketua Forum Kades Kecamatan Praya Barat Lalu Suharto ke faktantb. com, Rabu, 7 Mei 2025 di Penujak.
Lalu Suharto menyampaikan dengan
Kekosongan Dewan PPP di Dapil IV Loteng (Praya Barat-Praya Barat Data) dapat menyebabkan suara dan kepentingan konstituen PPP atau masyarakat kami tidak terwakili dengan baik di tingkat Legislatif. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Dapil IV tidak dapat disalurkan dengan efektif seperti yang dirasakan saat ini dengan kekosongan Dewan PPP Dapil Praya Barat-Praya Barat Daya yang hingga saat ini belum di lakukan PAW oleh Partai PPP
"Kekosongan Dewan PPP Dapil IV ini juga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, karena masyarakat merasa tidak memiliki wakil yang dapat menyuarakan kepentingan mereka, oleh karena itu ia meminta PPP segera melakukan PAW" ungkapnya
Sementara itu Mantan Ketua KPU Loteng Lalu Darmawan menyampaikan bahwa dengan kurangnya anggota Dewan yang aktif, maka pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah mungkin menjadi lemah. Ini dapat membuka peluang pada penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
Lanjutnya, dengan kekosongan Dewan dapat mempengaruhi proses legislasi, karena kurangnya anggota dapat menghambat pengambilan keputusan dan pembentukan peraturan daerah yang efektif.
Disampikan bahwa dalam beberapa kasus kekosongan Dewan dapat menyebabkan pergeseran kekuasaan politik, terutama jika partai politik yang kehilangan anggota Dewan memiliki pengaruh besar di dapil tersebut.
Dengan demikian, kata Lalu Darmawan kekosongan Dewan PPP di dapil IV Loteng dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses politik dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penting untuk segera mengisi kekosongan Dewan PPP Dapil IV Loteng dengan wakil-wakil rakyat sebagaimana prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dapat menyuarakan kepentingan masyarakat.
Sementara itu Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP Hajjah Ermalena yang di konfirmasi menjelaskan berkas PAW masih di Pimpinan dan ditunggu aja
"Masih di Pimpinan, ditunggu aja" ucapnya.
