Faktantb.com (8/8/2025) - Sejumlah aktivis di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti masalah serius di dapur MBG, SPPG Labulia, Jonggat, yang dikelola oleh Yayasan Ishlahil Athfal. Berdasarkan temuan, dapur ini diduga melakukan beberapa pelanggaran yang memerlukan evaluasi menyeluruh agar tidak merugikan masyarakat dan negara karena anggarannya bersumber APBN 2025.
Informasi yang dihimpun faktantb.com masalah yang ditemukan yakni belum terpenuhinya semua syarat pengelolaan dapur yang baik sesuai ketentuan BGN, penggunaan wadah plastik atau tidak menggunakan ompreng stanlis, ketidaktransparanan keuangan, kurangnya keterlibatan warga lokal sebagai suplayer, tidak memiliki bak sampah dan hingga dugaan ancaman akan memberhentikan suplayer jika tidak diberikan pinjaman uang oleh oknum pengelolanya. Sedangkan pengawas BGN menyatakan tidak boleh menggunakan ompreng plastik, harus menggunakan ompreng stenlis dan memberdayakan warga dan UMKM lokal.
"Oknum pengelola dapur diduga mengancam akan memberhentikan suplayer jika tidak diberikan pinjaman uang" kata suplayer inisial OJ
Aktivis Zamharir dari Komunitas Pemerhati Pembangunan Desa (KPPD) Lombok Tengah mendesak untuk dilakukan evaluasi menyeluruh atau stop dulu pengoperasian dapur tersebut sebelum semua syarat terpenuhi sebagaimana ketentuan BGN agar tidak merugikan masyarakat.
"Sudah lama KPPD mendengar adanya masalah di dapur tersebut hingga dugaan fungli sehingga harus di evaluasi bila perlu stop dulu beroperasi agar pemilik dapur memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan BGN" tegas Zam (7/8)
Sedangkan Direktur FP4 Lalu Habiburrahman akan bersurat dan melaporkan masalah ini ke BGN pusat dan instansi terkait jika investigasi menemukan bukti pelanggaran yang serius. Ia menyatakan program MBG ini adalah program negara yang harus di sukseskan dan dilaksanakan sesuai aturannya yang bersumber dari anggaran APBN 2025 untuk rakyat Indonesia
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dengan alokasi sebesar Rp.71 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi sekitar 19,47 juta orang, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
"FP4 NTB segera bersurat ke BGN pusat untuk menyampaikan temuannya" tegas Habib.
Habib mengatakan Pemerintah menargetkan program ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan bahan pangan.
Sementara itu, Kepala SPPG Labulia, Ahmad dan pemilik dapur, Ust Supardi, mengakui kondisi dapur yang masih menggunakan wadah plastik dan berjanji untuk segera menggantinya dengan wadah stenlis dan melengkapi kekurangan dapur yang lainnya.
"Kita sudah pesankan wadah stanlis" kata pemilik dapur MBG Ust Supardi ke faktantb.com (6/8)
Kepala SPPG, Ahmad menyampaikan dirinya bertugas di dapur ini sejak 14 Juli 2025 dan sudah menemukan masih sebagian menggunakan wadah/ompreng plastik dan pengawas BGN sudah memberikan teguran
"Saya disini menggantikan kepala SPPG yang lama, Devister yang pindah ke NTT dan sudah mendapatkan kondisi dapur seperti ini dan akan dibenahi" Janji Admad
Ia menyampaikan bahwa SPPG ini mulai beroperasi sejak bulan Juni 2025 dengan melayani 3.468 siswa dan hingga saat ini dirinya juga belum mendapatkan laporan keuangan Juni-Juli dari kepala SPPG yang lama dengan alasan lagi disusun karena ada perbaikan dan kita minta segera diselesaikan.
"Kami sudah tegur pemilik dapur untuk menghentikan menggunakan ompreng plastik, namun alasannya sementara dipesankan" ungkapnya
Guru berinisial MR, perempuan menyampaikan sekarang rasa masakan lumayan enak, kalau sebelumnya dikeluhkan siswa dengan beragam alasannya bahkan siswa hanya makan buahnya saja.
Dengan adanya sorotan dari aktivis ini, masyarakat berharap masalah di dapur MBG Labulia Jonggat dapat segera ditangani dan standar kesehatan serta transparansi dapat dipenuhi sebagaimana ketentuan pemerintah agar kedepannya tidak menjadi temuan, (ms)
