Faktantb.com, Lombok Barat, Situasi politik di Lombok Barat sedang memanas dengan adanya surat permintaan dari Aliansi Rakyat Pengawas Kebijakan Pemerintah (ARPKP) kepada DPP Partai Golkar untuk mengevaluasi dan memberhentikan Lalu Ivan Indaryadi dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. ARPKP menilai bahwa Ivan Indaryadi telah menghambat kinerja pemerintah dan merugikan rakyat Lombok Barat dengan beberapa tindakannya. Permintaan ini tertuang dalam surat bernomor 029/ARPKP-LOBAR/VIII/2025 yang ditandatangani oleh Ketua ARPKP, Fahmi yang beredar melalu media online dan WhatsApp grup.
Dalam suratnya beberapa poin yang menjadi sorotan ARPKP antara lain:
Pernyataan tentang Bupati Lombok Barat: Ivan Indaryadi disebut telah menyatakan bahwa Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), bersikap arogan dalam melakukan mutasi pejabat. Menurut Ivan, mutasi yang dilakukan LAZ menyebabkan banyak jabatan strategis yang kosong, sehingga menghambat kinerja pemerintah.
Penentangan terhadap kebijakan Bupati: Ivan Indaryadi juga disebut telah menentang kebijakan Bupati terkait efisiensi dan rasionalisasi pegawai RSUD PPP dan merger OPD.
Dugaan penggerudukan kantor Bupati: ARPKP juga menuding Ivan Indaryadi terlibat dalam penggerudukan kantor Bupati oleh massa yang diduga berasal dari pihak Ketua DPRD.
Sementara itu, pengamat politik Basriadi menilai bahwa kunjungan Miq Dar ke Kantor Bupati Lombok Barat (26/8) merupakan upaya klarifikasi dan komunikasi dengan Bupati LAZ untuk meredakan ketegangan politik di Lombok Barat.
Sedangkan Ketua NCW NTB Fathurrahman Lodt mengatakan dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh terjebak dalam permainan pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah. Kami mendesak agar semua pihak yang terlibat, termasuk media sosial, menghentikan penyebaran isu yang tidak berdasar. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah, yang seharusnya menjadi prioritas bagi semua elemen masyarakat.
Fathurrahman juga menambahkan bahwa kedatangan Mamiq Dar bukanlah untuk menciptakan masalah baru, melainkan untuk melakukan tabayyun
suatu upaya klarifikasi untuk menyelesaikan isu yang beredar. Ia berharap bahwa kehadirannya di Kantor Bupati dapat menjadi jembatan untuk membangun dialog yang konstruktif
Namun hingga berita ini dibuat belum ada keterangan resmi dari Pemda Lombok Barat dan Ketua DPRD Lombok Barat terkait situasi ini. (ms)
