Foto: Lalu Hadirun Haris
Faktantb. com, Praya, 20 Oktober 2025 – Warga Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Tengah dalam waktu dekat. Aksi ini sebagai bentuk protes sekaligus tuntutan terkait beberapa persoalan penting yang dianggap mendesak oleh masyarakat setempat.
Ketua Solidaritas Untuk Keadilan Masyarakat Praya Barat-Praya Barat Daya (SUKMA-PB.PBD), Lalu Hadirun Haris, menyatakan kepada faktantb (19/10) bahwa warga menuntut agar PPP segera melaksanakan amar Putusan Mahkamah Partai sebagai wujud kepatuhan dan penghormatan terhadap proses internal partai
“Warga juga meminta agar dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Lalu Nursa’i demi menjaga kredibilitas dan kinerja DPRD,” ujarnya.
Selain itu, kekosongan posisi anggota Dewan PPP di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 dianggap sangat merugikan konstituen. Hal ini karena hak politik dan aspirasi masyarakat tidak terwakili secara maksimal, yang berdampak pada pelayanan dan pembangunan di wilayah tersebut.
Lalu Hadirun Haris mengingatkan agar PPP segera merespons dan mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan masalah ini. Ia juga mengimbau agar tidak ada intervensi oknum DPP yang bermain-main dalam proses PAW ini.
“Para pihak yang masih ingin memainkan catur politik tidak normatif sebaiknya berhenti. Semua itu bisa menyulut keresahan dan bahkan memprovokasi benturan horizontal antar masyarakat maupun antar aparat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya berdiri teguh pada prinsip dan marwah partai yang didirikan dengan semangat Amar Makruf Nahi Mungkar. Ia mendesak semua pihak merenungkan mana yang benar dan salah serta tidak lagi berhasrat mengambil hak orang lain yang sudah ditetapkan dalam keputusan Mahkamah Partai PPP.
"Keputusan MP-PPP menyatakan M. Sahiburrahan sebagai pengganti L. M. Nursa’i yang memenuhi syarat. Tidak dibenarkan dalam sudut pandang apa pun merebut milik orang lain yang telah dikuatkan oleh hukum,” tegasnya
Ia menambahkan bahwa semua tindakan sabotase atau pembelotan dari ketentuan amar putusan Mahkamah Partai akan bernilai rapuh tanpa pijakan hukum yang kokoh, sehingga akhirnya akan runtuh juga. Demonstrasi ini akan berlangsung jika PPP tidak segera mengambil langkah konkret atas tuntutan masyarakat.
Ketua DPC PPP Loteng, H. Mayuki hingga berita ini dimuat belum memberikan keterangannya, sementara Hj.Malena yang konfirmasi justru diam. (ms)
