Faktantb.com, Praya, (11/6/2025) Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah dalam Sidang Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029.
Juru bicara Fraksi NasDem, Lalu Galih Setiawan, menyoroti tunggakan pembayaran jasa layanan kesehatan non-kapitasi di sejumlah Puskesmas. "Ini bukan hanya soal administrasi keuangan, tapi menyangkut kesejahteraan petugas kesehatan. Jika ini dibiarkan, maka pelayanan kepada masyarakat juga terancam," tegasnya.
Fraksi NasDem juga menyoroti ketimpangan alokasi belanja daerah. Dari total belanja peralatan dan mesin yang mencapai Rp91 miliar, justru ditemukan 596 kendaraan dinas yang belum dibayarkan pajaknya. "Ironis, alokasi besar tak diiringi dengan pengelolaan aset yang bertanggung jawab," ujarnya.
Lalu Galih mengungkap adanya selisih anggaran mencapai Rp450 miliar antara data dalam dokumen resmi yang disampaikan Kepala Daerah dan dokumen yang dipegang Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). "Kami mendapati perbedaan signifikan, bahkan mencapai Rp74 miliar pada pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah," ungkapnya.
Kasus vila dan homestay ilegal di kawasan wisata selatan juga menjadi sorotan. Menurut NasDem, pembiaran terhadap bangunan ilegal ini bukan hanya merugikan daerah secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan tata ruang.
Dalam konteks RPJMD 2025–2029, Fraksi NasDem meminta pemerintah lebih serius dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik dari sisi kualitas maupun penempatan yang bebas dari kepentingan politik. "Pembangunan fisik saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan pembangunan manusia dan tata kelola yang bersih," tutup Lalu Galih. (ms)
