Foto: Direktur FP4 NTB, Habiburrahman
Faktantb. com, Praya (12/4/2025) Rencana Gubernur NTB untuk merenovasi gedung DPRD pada 2026 menuai pertanyaan, terutama mengingat banyak sekolah di NTB yang masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Sementara siswa belajar di ruang kelas yang hampir roboh dan guru mengajar dengan keterbatasan fasilitas, kenyamanan para wakil rakyat justru menjadi prioritas. hal itu disampaikan Direktur Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB, Habiburrahman kepada Faktantb. Sabtu, 12 April 2025 di Praya.
Direktur FP4 mengatakan banyak sekolah di NTB yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan gedung sekolah yang layak dan nyaman untuk proses belajar mengajar, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar yang menganggarkan pembangunan gedung baru di 11 sekolah dan rehabilitasi 4 sekolah lainnya
Ia mempertanyakan mengapa renovasi gedung DPRD menjadi prioritas ketika banyak anak-anak di NTB yang belajar dalam kondisi yang tidak layak?? Apakah kenyamanan para wakil rakyat lebih penting daripada hak dasar rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas
Direktur FP4 berharap pemerintah harus berani menggeser fokusnya dari menjaga kenyamanan elite ke memperjuangkan hak dasar rakyat. Lanjut dia, Jika ingin membangun NTB yang bermartabat, mulailah dari tempat anak-anak belajar, bukan dari ruang rapat yang sudah berpendingin ruangan.
"Setiap tahun yang dilewatkan tanpa memperbaiki fasilitas pendidikan adalah tahun yang hilang dalam membangun masa depan NTB" ungkapnya
Menurutnya rencana renovasi Gedung DPRD NTB memang aset negara, tapi apa artinya merenovasi kantor mewah untuk 65 orang sementara ribuan siswa setiap hari duduk di bangku reyot dan belajar di ruang kelas tanpa ventilasi yang layak? Renovasi gedung dewan bisa menunggu, tapi anak-anak yang hari ini belajar dalam ketimpangan tidak bisa menunggu.
Selain itu ia juga mengkritisi rencana renovasi Kantor Gubernur NTB yang memiliki anggaran sebesar Rp. 35,6 miliar, menimbulkan pertanyaan tentang skala prioritas anggaran pemerintah
Masyarakat berharap pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, daripada kenyamanan gedung dewan. Dengan demikian, NTB dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.
Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi NTB , hingga berita ini dimuat belum memberikan keterangannya. (ms)
