Faktantb. com - Pemecatan 1.600 tenaga honorer di Kabupaten Lombok Barat menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Banyak yang menilai kebijakan ini tidak tepat dan berpotensi merugikan pelayanan publik di daerah tersebut.
Menurut Divisi Kebijakan Publik Hukum dan Kriminal Kawal NTB Fahrurozi alias Ojhi bahwa tenaga honorer yang terdampak berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga pemecatan massal ini dapat mengganggu kelancaran pelayanan di instansi terkait.
Selain itu, rata-rata usia tenaga honorer ini di atas 30 tahun, yang membuat peluang mereka mendapatkan pekerjaan baru sangat terbatas, termasuk melalui program job fair yang dijanjikan.
Kawal NTB menilai seharusnya Bupati dan DPRD Lombok Barat menyiapkan strategi alternatif yang tetap mempekerjakan para honorer, bukan memecat mereka dengan alasan yang dirasa mengada-ada.
"Kondisi serupa juga dialami kabupaten dan kota lain, namun hanya di Lombok Barat yang mengambil langkah sekeras ini" Kata oji ke faktantb. Senin, 20/10/2025 di Mataram.
Ojhi mengatakan kebijakan tersebut dianggap tidak populer dan berpotensi memicu perlawanan masyarakat. Organisasi Kawal NTB menyerukan Wakil Bupati Lombok Barat untuk mengambil sikap tegas menolak pemecatan itu dengan pendekatan kemanusiaan yang penuh kasih sayang.
“Kami akan membantu tenaga honorer untuk melawan kebijakan yang kami nilai zalim ini. Pemkab mengatasnamakan aturan, tapi mereka juga diduga melanggar banyak aturan lain yang akan kami uji di aparat penegak hukum,” tegas Ojhi
Selain itu, Kawal NTB mendesak DPRD Lombok Barat memakai hak interpelasi dan mekanisme lain untuk mengawasi Bupati HL Ahmad Zaini agar persoalan ini menjadi terang-benderang.
Ia juga meminta KPK, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian RI menyelidiki proyek-proyek di Lombok Barat. Diduga, ada indikasi Direktur Utama PDAM Giri Menang terlibat dalam pengerjaan proyek menggunakan perusahaan orang lain, termasuk proyek puskesmas yang segera akan dilaporkan ke aparat hukum.
Di sisi lain, Kawal NTB mendorong Banggar DPRD menolak pengesahan APBD 2026 yang dianggap tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan hanya mengakomodasi keinginan eksekutif.
Dalam kondisi efisiensi anggaran, Kawal NTB menilai Bupati seharusnya lebih fokus memperbaiki infrastruktur penting seperti jalan kabupaten, irigasi, dan jembatan, ketimbang proyek pembangunan taman dan air mancur yang dinilai kurang mendesak.
Hingga berita ini dimuat Bupati atau Wakil Bupati Lombok Barat belum memberikan keterangan nya (ms)
